Nusron Wahid Konsultasi Dua Jam dengan KPK, Cegah Pungli Pertanahan

Nusron mengatakan, maksud kedatangannya ke KPK untuk berkonsultasi mengenai perbaikan pelayanan publik di kementeriannya karena diduga banyak pungli.

Dia mengatakan, tugas Kementerian ATR/BPN 80 persennya pelayanan publik. Oleh karena itu, dia ingin meminta masukan dari KPK tentang bagaimana menciptakan layanan publik yang cepat, bersih, dan bebas dari pungli.

Selain itu, Nusron juga berkonsultasi tentang banyaknya alih fungsi lahan yang harusnya tetap dilindungi dari tingginya laju industrialisasi, perumahan hingga pariwisata di daerah-daerah.

"Itu yang disasar adalah sawah. Lah kalau sawahnya hilang, maka produksi pangannya berkurang. Kalau produksi pangan berkurang, kita impor lagi. Padahal pada satu sisi Pak Presiden mempunyai program ketahanan pangan," kata Nusron.

Nusron mengatakan, selain dua isu tersebut, dia juga berkonsultasi mengenai bagaimana mengatasi tumpang tindih sertifikat tanah yang telah menjadi rahasia umum di Jabodetabek.

Dia mengatakan, adanya tumpang tindih sertifikat tanah mengganggu pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol.

"Ini kan menandakan bahwa dulu-dulunya kan administrasinya gak baik. Nah kita ke depan menata sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang jauh lebih baik sehingga ke depan gak muncul lagi isu tumpang tindih," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, KPK menerima audiensi Menteri ATR/BPN dan jajaran untuk membahas upaya-upaya pencegahan korupsi di sektor pertanahan.

Budi mengatakan, isu yang diangkat dalam audiensi itu seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, akselerasi perbaikan tata kelola, serta rencana tata ruang wilayah di sektor ini.

"Pertanahan merupakan salah satu sektor penting yang terkait dengan hajat hidup masyarakat luas," kata Budi.