Ongkos Jadi Bupati Rp30 M, Tito: Pilkada Langsung Harus Dievaluasi
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung harus dievaluasi. Hal ini ditegaskan Tito dalam rapat bersama Komite I DPD, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Menurut Tito, harus ada kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan 15 tahun.
"Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan pilkada langsung harus dievaluasi," kata Tito seperti dilansir Antara.
1. Tito sebut calon bupati setidaknya harus punya Rp30 miliar baru berani ikut pilkada
Menurut Tito, pilkada langsung tidak hanya menyedot banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi juga menguras kocek para calon kepala daerah.
"Bupati kalau gak punya Rp30 miliar, gak akan berani. Wali kota dan gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang gak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya," ujar Tito sambil tertawa, seperti dikutip dari teropongsenayan.com.
Biaya tersebut, lanjut mantan Kapolri itu, jelas sangat mahal. Apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan kepala daerah berupa gaji dan tunjangan, yang hanya sampai pada Rp12 miliar. Dengan demikian, para kepala daerah itu akan tekor.
"Mana mau tekor. Saya mau hormat itu kalau ada yang mau tekor demi mengabdi kepada bangsa," ujar Tito.