Pakar UI Harap Pemerintahan Prabowo Bisa Jaga Independensi Peradilan

18 Okt 2024, 13:20 WIB

Media talk di KemenPPPA terkait Meningkatkan Eksistensi Leglistator Perempuan Dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Pakar hukum UI, Titi Anggraini: Peradilan harus independen untuk mengawasi legislasi yang tidak demokratis.
Peran DPR penting dalam mengawasi kebijakan presiden agar terhindar dari konflik kepentingan partai politik.
Proses pembentukan kabinet Prabowo mulai terlihat dengan pemanggilan tokoh-tokoh potensial ke kediamannya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengungkapkan pandangannya soal independensi peradilan di masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Peradilan harus independen karena peradilan bisa menjadi corrector atas berbagai legislasi yang tidak demokratis dan inkonstitusional yang bisa lahir akibat pembentukan aturan tanpa pengawasan yang memadai dari parlemen," kata Titi Anggraini, saat ditemui awak media, dikutip Jumat (18/10/2024).

1. Sistem presidensial demokratis butuh keseimbangan eksekutif dan legislatif

Anggota Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam agenda media talk KemenPPPA, Senin (9/9/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dia khawatir terkait dengan kemungkinan masuknya elite atau pimpinan partai politik ke kabinet pemerintahan, yang dinilai berpotensi melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan parlemen terhadap eksekutif.

Menurut Titi, sistem presidensial yang demokratis membutuhkan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan presiden.

2. Peradilan harus independen untuk jaga checks and balances

Anggota dewan pembina Perludem, Titi Anggraeni. (IDN Times/Aldila Muharma)

Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini secara ideal pimpinan partai tidak terlibat dalam kabinet. Hal itu adalah untuk menghindari konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi efektivitas pengawasan DPR.

"Ketika legislatif dan eksekutif 'bulan madu', peradilan harus independen sebagai bagian dari upaya menjaga checks and balances atau fungsi kontrol terhadap pemerintah, makanya bahaya kalau peradilannya juga dipolitisasi," kata dia.

3. Jelang transisi kepemimpinan Prabowo-Gibran

Presiden terpilih, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka di Hambalang, Bogor. (www.x.com/@prabowo)

Proses pembentukan kabinet baru oleh Prabowo mulai terlihat saat sejumlah tokoh dipanggil ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 14-15 Oktober 2024. Langkah serupa berlanjut pada 16 Oktober 2024 di Hambalang, Kabupaten Bogor, tempat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon-calon menteri dan wakil menterinya.