Pameran Yos Suprapto Diberedel, PDIP Singgung Intervensi ke Seniman

20 Des 2024, 19:37 WIB

Pelukis Yos Suprapto (kiri) dan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana di Galeri Nasional Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Bonnie Triyana mendesak Galeri Nasional Indonesia untuk membuka pameran seni rupa Yos Suprapto ke publik agar masyarakat dapat menginterpretasikan sendiri karya tersebut.
Penutupan pameran yang sudah viral di media sosial dianggap sia-sia, multitafsir dari seni rupa bukan alasan untuk menutup atau menunda pameran.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, mendesak Galeri Nasional Indonesia untuk membuka pameran tunggal Yos Suprapto ke publik. Menurut dia, biarkan publik melihat dan menginterpretasikan sendiri karya seni rupa tersebut.

Bonnie mengatakan, bila pameran tersebut dibuka kepada publik, maka ruang-ruang diskusi terhadap sebuah karya seni rupa akan hidup di masyarakat.

"Menurut saya perhelatan publik ini harus dibuka, publik harus lihat bahwa ada kontroversi. Saya pikir itu bagus untuk menciptakan satu diskusi mengenai seni," kata Bonnie di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Menurut dia, kalau pun di dalam karya seni tersebut memiliki unsur atau pesan-pesan sosial politik yang relevan, maka itu bagian dari yang tak bisa dihilangkan. Bonnie menegaskan, sebuah seni rupa memiliki tafsir yang beragam dari para penikmatnya.

"Kalau memang di situ ada pesan-pesan atau pun ada kritik sosial politik, ya, itu bagian yang inheren dengan seni itu sendiri dan ini bukan kejadian unik," kata dia.

1. Seni rupa punya tafsir yang beragam

Pelukis Yos Suprapto (kiri) dan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana di Galeri Nasional Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol)

Di sisi lain, dia mengatakan, karya seni rupa milik Yos Suprapto yang akan dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia itu juga sudah terlanjur viral di jejaring media sosial sehingga penutupan ini juga terkesan sia-sia.

Bonnie menegaskan, adanya multitafsir dari seni rupa ini juga bukan menjadi alasan bagi Galeri Nasional Indonesia untuk menutup atau menunda pameran tunggal karya Yos Suprapto.

"Jadi ya gak bisa di-stop lagi karena gambar yang beredar di media sosial, yang juga masih terpasang di sini, ya, mestinya bukan menjadi satu hal yang adalah alasan untuk menutup atau pun menghentikan atau menunda apa pun," tutur dia.

2. Tak boleh ada intervensi bagi seniman

Pelukis Yos Suprapto (kiri) dan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana di Galeri Nasional Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol)

Bonnie menekankan, tidak boleh ada larangan terhadap pameran seni rupa di negara-negara demokrasi seperti di Indonesia.

"Kan harusnya, ya, kalau yang benar ya, menurut saya, kegiatan pameran seni dalam konteks negara demokrasi kan ini boleh, biarin publik yang menilai," kata dia.

Menurut dia, dengan ditutupnya Galeri Nasional Indonesia ini berarti sudah menunjukkan adanya intervensi terhadap para seniman di Indonesia.

"Ini kan kegiatan seniman. Yang berkuasa di Galeri Nasional gak ngasih pintu aja sama buat kalian gak boleh masuknya ,itu kan udah salah satu tindakan yang kamu masukkan tadi, intervensi," kata dia.

3. Pameran tunggal Yos Suprapto dibatalkan mendadak

Pelukis Yos Suprapto menjelaskan pembredelan pameran tunggalnya di Galeri Nasional. (IDN Times/Amir Faisol)

Diketahui, pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertema 'Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan' di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, batal digelar. Pembatalan itu dilakukan secara mendadak.

Sejatinya, kata Yos Suprapto, kesepakatan pemeran ini secara formal telah terjadi sejak tahun 2023. Rencananya, pameran lukisan tunggal Yos Suprapto akan dihelat pada Januari 2024, tetapi ditunda hingga Agustus 2024.

Memasuki Agustus 2024, pameran tunggalnya kembali ditunda hingga 3 Desember 2024. Namun, karena pada tanggal tersebut Galeri Nasional Indonesia tengah menyelenggarakan pameran Basuki Abdullah Award, maka pameran itu kembali ditunda hingga 19 Desember 2024.

"Jadi sebetulnya kesepakatan ini sudah lama secara formal. Kemudian semakin serius ketika sudah dijadwalkan dari tanggalnya, tanggal 3 Desember sudah disepakati setelah mundur dari bulan Agustus. Saya terima kemunduran itu sampai tanggal 3 Desember," kata dia.