Paripurna DPR Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas 2022, Ada Cipta Kerja

07 Des 2021, 15:40 WIB

Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (7/12/2021). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda. Salah satunya mengenai persetujuan 400 rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2022.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Sebelum putusan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ibnu Multazam, menyampaikan paparannya.

"Terkait dengan penyusunan prolegnas RUU prioritas 2022, Baleg DPR RI telah menerima usulan RUU sebanyak 86 RUU yang berasal dari, komisi, fraksi, anggota DPR RI, dan masyarakat sebanyak 64 RUU. Pemerintah sebanyak 15 RUU, dan DPD RI sebanyak 7 RUU," ujar Ibnu di ruang rapat paripurna Kompleks Parlemen, Selasa (7/12/2021).

Dalam sejumlah rapat yang dibahas, pada akhirnya ada 40 RUU yang disepakati masuk Prolegnas prioritas 2022. Kesepakatan itu terjadi pada rapat di gedung DPR RI pada Senin, 6 Desember 2021.

Setelah Ibnu memaparkan 40 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2022, Dasco kemudian menanyakan persetujuan kepada peserta rapat.

"Apakah laporan Badan Legislasi DPR terkait penetapan Prolegnas prioritas 2022 dapat disetujui?" tanya Dasco, Selasa (7/12/2021).

"Setuju," jawab peserta rapat.

1. Sebanyak 26 RUU usulan DPR RI

Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (7/12/2021). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Ada 26 RUU usulan DPR RI yang masuk prolegnas 2022. Berikut daftarnya:

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan
Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia
Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

2. Sebanyak 12 RUU usulan pemerintah

Ilustrasi rapat paripurna DPR RI (Dok. DPR RI)

Berikut 12 RUU Prolegnas 2022 usulan pemerintah:

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
RUU tentang Hukum Acara Perdata
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
RUU tentang Ibu Kota Negara
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)
RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Sementara, RUU usulan DPD RI yang masuk Prolegnas 2022 hanya dua.

Berikut daftarnya:

RUU tentang Daerah Kepulauan
RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.

3. Ada 5 RUU kumulatif terbuka

Ilustrasi rapat di DPR RI (Youtube.com/DPR RI)

Selain itu, ada 5 RUU kumulatif terbuka masuk prolegnas prioritas 2022 terbuka. Berikut daftarnya:

RUU Pengesahan Perjanjian Internasional
RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RUU Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Menjadi Undang-undang.