Partai Buruh Laporkan KPU ke Bawaslu, Hasyim: KPU Langgar Aturan Apa?

22 Jun 2022, 11:42 WIB

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022). (IDN Times/Siti Nurhaliza).

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mangaku, dirinya belum pernah mendengar terkait pelaporan KPU oleh Partai Buruh di Bawaslu. Ia juga tidak menerima pemberitahuan apapun soal pelanggaran yang dilakukan KPU.

Hal itu diungkapkan Hasyim saat ditemui IDN Times di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022).

"Saya belum pernah dengar ya, belum pernah saya baca. Kalau dengar dan tahu itu kan harus ada pemberitahuan resmi, misalkan dari Bawaslu kepada KPU tentang ada laporan, KPU dilaporkan begitu ya, ini saya belum tahu persis tentang itu sih," ungkap Hasyim.

"Sehingga saya belum bisa menanggapi apa yang jadi topik laporannya, kalau dianggap melanggar itu melanggar apa, saya belum tahu persis," tambahnya.

1. Hasyim ungkap tidak ada UU yang mengatur durasi kampanye

Ilustrasi kampanye (IDN Times/Galih Persiana)

Diketahui, Partai Buruh yang diwakili Said menilai, masa kampanye yang sudah dinyatakan KPU selama 75 hari itu menyimpang Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Sedangkan Hasyim mengatakan, tidak ada ketentuan di UU yang mengatur durasi kampanye.

"Sebetulnya dianggap melanggar atau tidak itu kan kalau ada ketentuan yang fix diatur di Undang-Undang. Di Undang-Undang pemilu sepanjang yang saya ketahui tidak ada aturan durasinya berapa lama, gak ada," kata Hasyim.

"Yang diatur bahwa, kampanye itu dimulai 3 hari setelah penetapan daftar calon tetap, dan kemudian diakhiri 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi sebelum hari pemungutan suara itu ada 3 hari itu hari tenang, nah sebelum hari tenang itu kampanye harus berakhir," jelasnya.

2. Hasyim pertanyakan KPU melanggar aturan apa

Logo KPU (journal.kpu.go.id)

Kemudian, Hasyim mengatakan, berapa lama atau berapa panjang durasi kampanye tidak menjadi persoalan.

"Sehingga, ketika mungkin 203 hari seperti 2019, mau dibikin 120 hari, 90 hari, atau 75 hari, itu gak ada ketentuan yang fix mengatur itu di Undang-Undang," ujar Hasyim.

"Sehingga kalau gak ada diatur di Undang-Undang, pertanyaannya, kan KPU dianggap melanggar ketentuan yang mana gitu," tambahnya.

3. Persyaratan menjadi badan ad hoc Pemilu 2024

Surat suara dalam simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Rencananya, surat suara untuk Pemilu 2024 hanya berjumlah dua surat suara. (IDN Times/Melani)

Lalu, Hasyim mengungkapkan, KPU akan mengatur batas usia dan persyaratan lainnya mulai petugas PPK, PPS, dan KPPS Pemilu 2024.

"Di antaranya adalah untuk menjadi anggota badan ad hoc mulai PPK, PPS, KPPS, itu maksimal usia 50 tahun," ungkap Hasyim.

"Kemudian yang kedua, tidak komorbid (hipertensi, diabetes, jantung). Nah, itu yang harus diperiksa dulu ya, itu nanti kita adopsi lagi, untuk rekruitmen untuk badan ad hoc mulai PPK, PPS, KPPS di Pemilu 2024 dan tentu ditambahi harus sudah vaksin minimal 2 kali misalkan," tambahnya.