Batam, IDN Times - Kepala rumah sakit khusus infeksi (RSKI) Galang, Kolonel Khairun Ihsan menyatakan, pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit ini tidak ikut berpartisipasi menggunakan hak pilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak, Rabu (9/12/2020).
“Tidak dilakukan (pencoblosan), KPU tidak melaksanakan,” ujarnya.
Khairun mengatakan, mulanya pihak RSKI melakukan pendataan bagi para pasien COVID-19. Tujuannya, mengetahui jumlah pemilih dari total 305 lebih pasien yang dirawat di sana.
“Saya yang proaktif mendata, tapi mereka tidak ada respons,” katanya.
Terkait data pemilih, Ihsan tidak dapat menyebutkan secara mendetail. Ia beralasan, pasien yang dirawat di RSKI Galang bukan hanya dari Batam saja, tapi berasal dari beberapa daerah di Kepulauan Riau (Kepri).
“Selain itu juga terbagi antara tenaga kesehatan dan pasien, saya tak hapal,” jelasnya.
Setelah proses pendataan tersebut, pihak KPU mengabarkan pelaksanaan pencoblosan di RSKI Galang batal pada Rabu sore. Mendapat respons tersebut, Ihsan meminta agar penyelenggara Pilkada menyampaikan langsung kepada pasien.
“Saya paksa mereka (KPU) untuk jelaskan sendiri ke pasien. Mengenai alasannya tanya sendiri dengan KPU, jangan tanya saya,” sebutnya.
Sebelumnya KPU Kota Batam belum dapat memastikan pindah memilih bagi pasien yang terpapar COVID-19. Karena untuk pindah memilih membutuhkan aturan yang baku.
Komisioner KPU Batam, Sastra Tamami, menjelaskan, pihaknya bingung terkait pindah memilih pasien COVID-19 dirawat di RSKI Galang. “Ini yang terjadi, kami masih kebingungan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, pindah memilih tidak boleh dilakukan secara sembarang. Itu karena bisa masuk kategori tindakan pidana. “Kalau secara logika bisa-bisa saja, tapi secara hukum itu salah,” ujarnya.