Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Logo NU (twitter.com/nahdlatululama)
Logo NU (twitter.com/nahdlatululama)

Jakarta, IDN Times  - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan para tokoh agama untuk tidak terlibat dalam politik praktis seperti menjadi juru kampanye menjelang Pemilu 2024.

"Tidak tepat jika tugas kiai malah dimanfaatkan untuk tujuan pendek apalagi sekadar menjadi juru kampanye," kata Ketua PBNU, Ishfah Abidal Aziz, melalui keterangan tertulis, Rabu (18/1/2023).

1. Tugas tokoh agama mencetak generasi mulia

Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kaltim Jalan Tuanku Imam Bonjol, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota (IDN Times/Yuda Almerio)

Abidal Aziz tugas para tokoh agama, seperti kiai atau istri kiai, adalah mencetak generasi bangsa yang berpendidikan sekaligus berakhlak mulia. Karena itu memanfaatkan kiai dalam percaturan politik praktis akan mengerdilkan peran para kiai tersebut.

"Seperti di tengah masyarakat peran kiai benar-benar menjadi teladan, mendamaikan ketika terjadi perselisihan, memberikan pencerahan, dan menjadi solusi terhadap problematika umat," ujar dia.

2. Meminta politisi mengedepankan cara-cara berpolitik yang bersih

Logo NU (twitter.com/nahdlatululama)

Karena itu ia meminta partai politik maupun politisi mengedepankan cara-cara berpolitik yang bersih serta menjunjung tinggi etika. PBNU sendiri telah lama mendorong para tokoh agama untuk tidak terlibat politik praktis.

"Sangat rawan sekali jika kiai atau ibu nyai terjun ke politik sulit untuk lepas dari potensi pemanfaatan politik identitas keagamaan, termasuk membawa-bawa bendera ormas," ucap dia.

3. Tujuan NU bukan untuk melanggengkan politik praktis

Logo NU (Nahdlatul Ulama) (Dok. NU)

Ia mengingatakan keputusan Nahdlatul Ulama (NU) yang kembali ke Khitah 1926 di mana organisasi itu ingin mengembalikan perjuangan, seperti saat awal didirikan, yakni dakwah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

"Tegas sekali tujuan NU bukan untuk melanggengkan politik praktis apalagi menggunakan organisasi untuk tujuan politik tersebut," katanya.

Editorial Team