PDIP Jadi Penyeimbang, Demokrat: Kita Pernah Lakukan 9 Tahun Era Jokowi

05 Agu 2025, 18:15 WIB

Amir Faisol

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

PDIP berperan mendukung kebijakan pemerintah sebagai partai penyeimbang
PDIP dinilai sudah tepat jadi penyeimbang pemerintah
PDIP jadi partai penyeimbang pemerintah, tidak sebagai oposisi atau semata-mata membangun koalisi kekuasaan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyambut baik langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang mengambil posisi sebagai penyeimbangpemerintah. Herman menyinggung soal kesamaan Demokrat di posisi selama sembilan tahun.

"Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama sembilan tahun," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Herman mengatakan, Demokrat pernah menjadi partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko "Jokowi" Widodo menjabat. Demokrat pun resmi bergabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.

"Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY Ketua Umum menjadi menteri," ujar dia.

1. PDIP berperan mendukung kebijakan pemerintah

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dari fraksi Demokrat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Herman menilai sebagai partai penyeimbang, PDIP juga berperan mendukung kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat. Apabila ada yang bertentangan harus mengkritisi dengan proporsional. Hal ini juga pernah dilakukan Demokrat selama sembilan tahun, konsisten menjadi penyeimbang pemerintahan Presiden Jokowi.

"Mengkritisi secara proporsional karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR, tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat, meskipun pada akhirnya harus didiskusikan bersama dengan keinginan pemerintah," ujar Anggota Komisi VI DPR RI itu.

2. PDIP dinilai sudah tepat jadi penyeimbang pemerintah

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron jawab rumor AHY jadi Menteri Koordinator di Kabinet Prabowo. (IDN Times/Amir Faisol)

Karena itu, Herman menilai, sudah tepat PDIP mengambil sikap tersebut. Karena ide dan masukan dari PDIP juga penting untuk pemerintah. Seluruh elemen bangsa harus punya gagasan sama untuk melanjutkan pembangunan nasional.

"Sudah baguslah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," kata Herman.

3. PDIP jadi partai penyeimbang pemerintah

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyambut kedatangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di tengah Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya tak menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan. Ia menyebut PDIP akan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.

"PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," kata Megawati dalam pidato politiknya di Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Megawati menegaksan, PDIP merupakan partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak kepada rakyat. Ia menegaskan, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan menjadi penyeimbang pemerintah, demi menjaga arah pembangunan nasional.

"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata dia.