Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta pemerintah segera menuntaskan masalah peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Sebab, hal ini menyangkut kedaulatan bangsa.
"Ini masalah yang menyentuh kedaulatan kita, sehingga harus ditangani secara tuntas," ujar Hasto saat ditemui di Senayan, Jakarta, Sabtu (29/6/2024).
Hasto mengatakan, sikap PDIP juga telah disampaikan melalui Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin dalam rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BSSN menyebut, kebocoran PDNS 2 setelah diserang ransomware merupakan kebodohan.
"Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional, karena prihatin kita sudah hampir lima tahun bekerja sama mitra, terutama dengan BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif," kata Hasanuddin dalam rapat kerja bersama Kominfo dan BSSN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu, atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi?" lanjutnya.
Hasanuddin lantas mempertanyakan bagaimana mitigasi terhadap digital forensik yang telah dilakukan, atas kecelakaan diretasnya server Pusat Data Indonesia. Ia juga bertanya, apakah sejauh ini BSSN sudah bisa mendeteksi siapa sebenarnya dalang dalam peristiwa peretasan ini.
Sebab, Hasanuddin mengingatkan, apabila server terkena serangan ransomware maka proses pemulihan nyaris tidak akan pulih 100 persen.
"Ransomware itu yang pertama mengunci hanya dua diperbaiki, dan kalau diperbaiki menurut data yang ada, sulit tingkat keberhasilannya di bawah 20 persen," kata dia.
Diketahui, server PDNS 2 lumpuh diserang ransomware Lockbit 3.0. PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya itu diretas sejak 20 Juni 2024. Akibat peretasan ini, sebanyak 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut, peretas PDNS 2 meminta uang tebusan USD 8 juta atau setara Rp131 miliar kepada pemerinta untuk melepaskan PDNS 2.