PDIP Tegaskan Tidak Mendukung Jabatan Presiden 3 Periode
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tidak mendukung jabatan presiden tiga periode. Dia menuturkan, PDIP mendukung amandemen UUD 1945 secara terbatas untuk menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dia memastikan, PDIP dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tidak menginginkan jabatan presiden tiga periode.
“PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan selurus-lurusnya. Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).
1. PDIP ingin pembangunan Presiden Jokowi diteruskan oleh presiden selanjutnya
Menurut Hasto, PDIP mengusulkan adanya amandemen UUD 1945 terbatas soal GBHN lantaran untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan presiden saat ini. Sehingga, saat pergantian presiden di 2024 mendatang, kebijakan bisa dilanjutkan oleh presiden yang baru.
"Kita punya jejak sejarah pada abad ketujuh, yaitu pembangunan Candi Borobudur. Itu dibangun seratus tahun. Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya," ucap Hasto.