Lili Romli dari BRIN menyoroti banyak partai politik di Indonesia masih bergantung pada tokoh sentral, sehingga regenerasi kepemimpinan tidak berjalan secara meritokratis dan kaderisasi belum menjadi budaya organisasi.
Hubungan partai dengan masyarakat dinilai transaksional dan musiman karena partai baru aktif mendekati warga menjelang pemilu, menyebabkan kepercayaan publik terhadap partai terus menurun.
Lili menegaskan kualitas demokrasi Indonesia sangat bergantung pada pelembagaan partai politik yang kuat, namun hingga kini sistem kepartaian nasional masih tergolong sedang berdasarkan indeks IPPP 2024.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyoroti fenomena kebanyakan partai politik di Indonesia bergantung pada tokoh sentral hingga tak berjalannya regenerasi kader. Kebergantungan ini membuat nasib partai politik seringkali mengikuti tokoh sentral tersebut.

Kondisi ini diperparah dengan masih mandeknya regenerasi kepemimpinan yang tidak berjalan secara meritokrasi.

"Banyak partai masih sangat bergantung pada tokoh sentral. Ketika figur kuat melemah, partai ikut goyah. Regenerasi kepemimpinan sering kali tidak berjalan secara meritokratis. Kaderisasi belum menjadi budaya organisasi, melainkan sekadar aktivitas administratif menjelang pemilu," kata dia dalam acara seminar bertajuk 'Menuju Partai Politik Modern' di Jakarta, dikutip Kamis (28/5/2026).

1. Hubungan partai dengan masyarakat cenderung bersifat transaksional dan musimanhut

Bendera partai politik peserta pemilu 2024. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Permasalahan partai politik lainnya ialah hubungan ke masyarakat yang cenderung bersifat transaksional dan musiman. Partai politik mulai masif mendekati masyarakat hanya menjelang kontestasi pemilu untuk kepentingan elektoral.

"Di sisi lain, hubungan partai dengan masyarakat cenderung bersifat transaksional dan musiman. Partai hadir menjelang pemilu, tetapi kurang hadir dalam kehidupan sosial warga sehari-hari. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap partai politik terus mengalami tantangan," ujar Lili Romli.

Padahal, kata dia, demokrasi membutuhkan partai yang hidup bersama rakyat, bukan sekadar hidup pada momentum elektoral.

2. Partai politik bukan sekadar kendaraan elektoral

Anggota Kehormatan Gerakan Rakyat Anies Baswedan saat menghadiri syukur HUT ke-1 Partai Gerakan Rakyat. (IDN Times/Amir Faisol).

Lili Romli menegaskan, Indonesia sebagai negara demokrasi, idealnya memiliki partai politik yang bukan hanya menjadi kendaraan elektoral. Sebab, partai politik adalah pilar utama demokrasi.

"Melalui partailah, kader pemimpin lahir, aspirasi rakyat disalurkan, pendidikan politik dijalankan, dan pemerintahan dibentuk. Tanpa partai politik yang kuat dan terlembaga, demokrasi hanya akan menjadi prosedur lima tahunan yang kehilangan substansi," tutur dia.

3. Demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partai politik

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto Prabowo pada acara HUT ke 17 Partai Gerindra bertajuk Berjuang Tiada Akhir yang dihelat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Oleh sebab itu, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partai politiknya. Namun ia tak memungkiri, pelembagaan partai politik di Indonesia sampai sekarang imi masih menghadapi banyak persoalan.

"Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia pasca-Reformasi belum sepenuhnya terlembaga secara kuat. Kondisi pelembagaan partai politik berdasarkan IPPP 2024 masuk dalam kategori sedang (skor) 74,16," jelas dia.