PDIP Usulkan Ambang Batas Parlemen 6 Persen dalam RUU Pemilu

24 Sep 2026, 15:44 WIB3 min read

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

PDIP Usulkan Ambang Batas Parlemen 6 Persen dalam RUU Pemilu

Ketua DPP PDIP Said Abdullah usul syarat dukungan capres dan cawapres pada pemilu 2029. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

PDIP menetapkan usulan resmi ambang batas parlemen 6 persen untuk dibahas dalam RUU Pemilu.
Usulan 6 persen disebut bertujuan menyederhanakan partai di DPR dan membuat pengambilan keputusan lebih efektif.
Angka 5 persen dari partai koalisi masih berupa pembicaraan dan belum dibahas secara formal dalam RUU Pemilu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Selasa (22/9/2026)

Puan Maharani menyatakan angka 5 persen masih menjadi pembicaraan informal antarpartai dan belum dibahas secara resmi dalam RUU Pemilu.

Kamis (24/9/2026)

Said Abdullah menyatakan PDIP secara resmi mengusulkan ambang batas parlemen 6 persen. Pembahasan RUU Pemilu disebut mulai kick off pada awal tahun 2027.

awal tahun 2027

Pembahasan RUU Pemilu disebut mulai kick off.

Rabu (16/8/2029)

Sugiono menyatakan Partai Gerindra sepakat dengan ambang batas parlemen 5 persen bersama partai koalisi pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
PDIP mengusulkan ambang batas parlemen 6 persen, sementara partai koalisi pemerintah menyepakati angka 5 persen untuk dibahas dalam RUU Pemilu.
Who?
Ketua DPP PDIP Said Abdullah, Sekjen Partai Gerindra Sugiono, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta partai koalisi pemerintah.
Where?
Pernyataan disampaikan di Gedung DPR, Gedung DPR RI, dan Gedung Parlemen, Jakarta.
When?
Pernyataan disampaikan pada Selasa (22/9/2026), Kamis (24/9/2026), dan Rabu (16/8/2029). Pembahasan RUU Pemilu disebut mulai kick off pada awal tahun 2027.
Why?
Said menyebut angka 6 persen bertujuan menyederhanakan partai politik di DPR dan membuat pengambilan keputusan lebih efektif.
How?
Usulan dan kesepakatan angka ambang batas disampaikan melalui pernyataan para tokoh partai serta pembicaraan antarpartai terkait RUU Pemilu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

PDIP ingin batas masuk parlemen menjadi 6 persen. Said Abdullah bilang angka itu baik untuk membuat partai di DPR lebih sederhana. Partai koalisi pemerintah membicarakan angka 5 persen. Puan Maharani bilang angka 5 persen masih wacana dan belum dibahas resmi dalam RUU Pemilu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pembahasan ambang batas parlemen memuat perhatian pada efektivitas pengambilan keputusan di DPR dan upaya agar suara pemilih dapat diakomodasi. Perbedaan usulan 6 persen dari PDIP dan 5 persen dari partai koalisi menunjukkan adanya ruang pembicaraan antarpartai sebelum ketentuan tersebut dibahas secara resmi dalam RUU Pemilu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyatakan, partainya mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 6 persen sebagai angka ideal untuk dibahas dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurut dia, angka 6 persen ambang batas parlemen ini telah menjadi usulan resmi PDIP pada pembahasan RUU Pemilu yang disebut pembahasannya mulai kick off pada awal tahun 2027.

"PDIP dari awal memang inginnya 6 persen. Ideal lah," kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

"Iya akan jadi usulan resmi PDIP Perjuangan 6 persen," tambahnya.

1. PT 6 persen untuk penyederhanaan parpol di DPR

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah minta pemerintah hapus subsidi industri karena bebani APBN. (IDN Times/Amir Faisol).

Said menilai, PT 6 persen bertujuan menyederhanakan partai politik di DPR sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Ini juga sejalan dengan usulan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang juga menginginkan hal serupa.

Di sisi lain, Said berpendapat, angka 6 persen merupakan skema yang paling cocok dalam kultur keragaman dan kebhinekaan Indonesia.

"Kalau kami tidak, pertimbangan kami, berangkat dari berbagai pengalaman dari setiap pemilu, 6 persen itu yang paling ideal untuk, untuk ukuran untuk kultur kita," kata Said.

2. Gerindra sebut partai koalisi sepakat PT 5 persen

Sekjen Gerindra Sugiono ungkap partai koalisi sepakat ambang batas parlemen 5 persen. (IDN Times/Amir Faisol).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono dalam sebuah pertemuan di gedung parlemen menyatakan, semua partai koalisi pemerintah telah sepakat angka 5 persen ambang batas merupakan angka ideal dan moderat untuk dibahas dalam RUU Pemilu. Kesepakatan ini diambil setelah pimpinan partai koalisi pemerintah berkumpul membahas RUU Pemilu.

"Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen," kata Sugiono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2029).

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI itu menyatakan, parpol tidak ingin ada suara-suara yang terbuang pada pemilu mendatang. Parpol-parpol juga bersepakat untuk menciptakan pemilu yang efektif dan efisien.

"Keterlibatan seluruh rakyat dalam hal ini suara-suara yang yang kan kadang-kadang ada suara yang tidak yang terbuang, yang tersisa itu segala macam yang tidak itu juga bisa diakomodir seoptimal mungkin," kata dia.

3. Puan tegaskan PT 5 persen baru wacana belum dibahas formal

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) respons keinginan pemerintah soal biaya pendidikan SD hingga kuliah gratis. (IDN Times/Amir Faisol).

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, angka 5 persen ambang batas parlemen hasil kompromi partai koalisi masih dalam tahap pembicaraan di antara partai politik, belum secara resmi dibahas dalam RUU Pemilu.

Menurut Puan, PDIP selama ini telah diajak berdiskusi membahas ketentuan ambang batas parlemen, meski mengakui tidak diajak dalam forum yang baru-baru ini terselenggara.

"Jadi, bahwa pembicaraan informal selalu akan membicarakan setelah bersama partai-partai politik dan PDI tentu saja siap untuk selalu ikut bicara dan terkait dengan ambang batas 5 persen yang sudah dibicarakan, kami juga sebenarnya sudah diajak berbicara, namun tidak dalam forum tersebut. Juga, terkait dengan apakah Pilpres hanya dua partai, kami pun sudah diajak bicara, namun tidak dalam forum tersebut," kata Puan di Gedung Parlemen, Selasa (22/9/2026).