PKS-Golkar Sepakat Parliamentary Threshold 5 Persen dalam RUU Pemilu

- PKS dan Golkar bersepaham bahwa parliamentary threshold dalam RUU Pemilu berada di angka moderat, kira-kira lima persen.
- Pertemuan silaturahmi politik kedua partai juga membahas kontribusi maksimal dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Bahlil Lahadalia dan Al Muzammil Yusuf menyoroti posisi serta peran PKS dalam koalisi Prabowo-Gibran.
Jakarta, IDN Times - Jajaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar menggelar silaturahmi politik membahas sejumlah isu strategis. Salah satunya mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang sedang bergulir di DPR RI. Kesepakatan ini muncul dalam pertemuan silaturahmi politik jajaran PKS dan Golkar baru-baru ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, M. Sarmuji mengatakan, terdapat satu kesepakatan bersama antara partainya dan PKS mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold), yaitu di angka moderat lima persen.
"Misal tentang Parliamentary threshold. Kita bersepaham di angka yang moderat saja. Kira-kira lima persen," kata Sarmuji kepada wartawan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
1. PKS dan Golkar berkomitmen dukung pemerintahan Prabowo

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekjen Golkar M. Sarmuji. IDN Times/Ardiansyah Fajar. Selain membahas RUU Pemilu, Sarmuji juga mengungkap bahwa pertemuan itu turut bicara mengenai semangat yang sama untuk memaksimal koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Secara umum itu pertemuan silaturahmi saja. Banyak hal yang dibahas tetapi satu semangat yang sama yaitu bagaimana bisa berkontribusi maksimal dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran," kata dia.
2. Bahlil ungkap PKS sangat berarti bagi koalisi Prabowo

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (14/9/2026). (IDN Times/Trio Hamdani) Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyatakan PKS memiliki peran penting bagi koalisi Prabowo-Gibran. Ia mengetahui bahwa Presiden Prabowo sangat menghargai PKS.
“PKS memiliki posisioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil membuka pembicaraan.
3. PKS dukung pemerintah karena ada kesamaan visi

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf, secara resmi mengumumkan hasil keputusan Musyawarah Ke-1 Majelis Syura PKS di Kantor DPTP PKS. (Dok. PKS) Presiden PKS, Al MUzammil Yusuf menyatakan bahwa kehadiran PKS di dalam koalisi pemerintahan merupakan langkah strategis yang didasari kesamaan visi.
"Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi," ujarnya.



















