Pejabat Global Meta Temui Menkomdigi Meutya Usai Markasnya Disidak

Dalam pertemuan itu, Meutya membahas bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi regulasi nasional dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak.

Meta, kata Meutya, juga disebut paham soal konsern di bidang disinformasi, khususnya sektor kesehatan yang amat masif serta hoaks di bidang keuangan dalam bentuk scam yang amat marak.

Dia mengatakan, pemerintah Indonesia terbuka berdialog dengan platform digital, tetapi semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib menghormati serta mematuhi regulasi yang berlaku.

"Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital, namun prinsipnya jelas, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku,” tegas Meutya.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, turut berkomentar atas sidak yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di kantor Meta Indonesia.

Menurut Pratama, pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid bahwa kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional masih di bawah 30 persen, menjadi hal yang serius.

Dalam perspektif keamanan siber, angka kepatuhan yang rendah menunjukkan adanya potensi kerentanan sistemik pada tata kelola ruang digital nasional.

“Pernyataan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antara kewajiban hukum platform dan implementasinya di lapangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.