Jakarta, IDN Times - MPR RI memundurkan waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang awalnya dilakukan Minggu (20/10) pukul 10.00 WIB menjadi sore hari di hari yang sama ada pukul 16.00 WIB.
“Jadi diwacana itu antara lain adalah kita ingin mengedepankan toleransi satu karena itu hari libur, hari Minggu maka harus tidak boleh ada rakyat kita yang terganggu dalam melakukan ibadahnya,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Kompleks Parlemen DPR RI, Rabu (9/10).
Alasan kedua, MPR tak ingin mengganggu rakyat di car free day (CFD) karena jika digelar pagi maka seluruh jalan protokol akan ditutup demi keamanan.
“Kita juga tidak ingin ada rakyat kita yang terganggu melakukan olahraga dalam hal car free day,” ujar dia.
Sebelumnya, protokol Istana dan MPR telah berkoordinasi soal teknis. Selanjutnya, MPR akan memastikan pelantikan Jokowi di pembahasan rapat pimpinan yang digelar hari ini.
“Ya jadi ini kita mau pastikan dalam rapat ini kemarin protokol Istana dan MPR sudah melakukan koordinasi teknis daripada waktu penyelenggaraan,” kata dia.
Merespons rencana demo besar-besaran oleh mahasiswa, Bamsoet mengatakan, dirinya percaya mahasiswa dan pengunjuk rasa lebih mengedepankan kepentingan yang lain. “Karena ini menyangkut nama negara, kebesaran image bangsa kita, maka kekhawatiran akan demo menurut saya itu adalah kesadaran bersama, kita akan menjaganya,” kata Bamsoet.
“Saya imbau masih ada hari esok, masih ada tanggal 21 tanggal 22, dan kami di parlemen terbuka, saya yakin teman-teman di DPR terbuka dan menerima berbagai aspirasi,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak untuk menjaga pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 agar bisa terselenggara sesuai konstitusi yang ada. Sebab, kata dia, pelantikan presiden merupakan amanat konstitusi.
"Terkait dengan pelantikan presiden itu sudah sesuai dengan UU dan konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu yang resmi dan sesuai pengumuman KPU tanggal 20 itu harus dilantik. Jadi sudah sepatutnya sebagai elemen bangsa kita bisa menghargai hal tersebut untuk menjaga pelantikan presiden sesuai konstitusi dan UU yang ada," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).