Pemda Diimbau Libatkan Kejaksaan Dampingi Realokasi Anggaran COVID-19

25 Apr 2020, 12:15 WIB

APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak daerah untuk melibatkan para penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri di daerah masing-masing, supaya mendampingi pelaksanaan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan wabah virus corona.

”Pendampingan oleh kejaksaan serta aparat penegak hukum lainnya sangat penting agar refocusing dan realokasi APBD tetap dalam koridor norma hukum. Ini akan membuat kerja cepat dalam menangani permasalahan COVID-19, tanpa kita takut bahwa langkah pemerintah daerah menyalahi aturan,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4).

1. Selain kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga perlu dilibatkan

IDN Times/Patiar Manurung

Selain kejaksaan dan aparat penegak hukum, pendampingan juga perlu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Sehingga norma-norma keuangan negara tetap kita patuhi bersama,” ujar Anas.

2. Pendampingan realokasi anggaran untuk menjaga kepercayaan publik

Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) dalam rapat koordinasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi (Dok. Apkasi)

Dia menambahkan, pendampingan tersebut untuk memastikan tata kelola keuangan APBD bisa berjalan transparan dan akuntabel.

“Sehingga kepercayaan publik meningkat, dukungan pada program-program pemerintah dalam menangani COVID-19 juga tinggi dari masyarakat,” jelas Anas

3. Anas mengapresiasi penegak hukum yang telah mengawal APBD

Kantor Kejaksaan Negeri Trenggalek, IDN Times / istimewa

Dalam kesempatan itu, Anas mengapresiasi jajaran kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya, BPKP, dan BPK yang selama ini telah memberi arahan kepada kabupaten seluruh Indonesia dalam tata kelola APBD.

”Sinergi yang baik tersebut juga perlu dilanjutkan dalam program refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan COVID-19, yang jumlahnya cukup besar dan dalam waktu yang relatif mepet. Dengan pendampingan, kita bisa menghindari persoalan kesalahan administrasi keuangan negara,” ujar Anas.