Pemerintah Diminta Ajak Diskusi DPR Dulu Sebelum Kirim TNI ke Gaza

24 Feb 2026, 21:30 WIB

Santi Dewi

Pemerintah Diminta Ajak Diskusi DPR Dulu Sebelum Kirim TNI ke Gaza

Ilustrasi prajurit TNI. (www.instagram.com/@puspomtni)

Intinya Sih

Anggota Komisi I DPR Syamsu Riza meminta pemerintah berdiskusi dengan parlemen sebelum mengirim 8.000 pasukan TNI ke Gaza, menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan bagi prajurit.
Deng Ical menyoroti potensi dominasi International Stabilization Force di Gaza yang bisa mengancam kedaulatan rakyat setempat, serta menegaskan mandat pasukan harus menjaga perdamaian, bukan mengambil alih wilayah.
Pemerintah belum menunjuk wakil komandan ISF dari Indonesia; keputusan akan dibahas dalam pertemuan lanjutan jenderal bintang empat untuk menentukan pembagian wilayah dan level operasional pasukan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Riza meminta pemerintah untuk melakukan pembicaraan lebih dulu dengan parlemen sebelum mengirimkan 8.000 pasukan TNI ke Gaza. Apalagi Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/2/2026) di Washington, DC akan mengirim personel TNI dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan. Indonesia semakin yakin untuk tetap mengirim pasukan setelah ditunjuk oleh Amerika Serikat (AS) menjadi wakil komandan International Stabilization Force (ISF).

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menggarisbawahi keputusan sebesar itu harus melalui pembahasan yang matang dan transparan. Komisi I DPR perlu menggelar pertemuan khusus dengan Kementerian Pertahanan untuk membahas secara rinci rencana pengiriman tersebut.

"Pertemuan ini penting agar publik mengetahui secara jelas tujuan, mandat, aturan pelibatan (rules of engagement), serta skema perlindungan bagi prajurit kita. Jangan sampai ada keputusan strategis yang minim penjelasan kepada rakyat," ujar pria yang akrab disapa Deng Ical itu.

Dalam pandangannya, pengiriman pasukan ke Gaza bukan perkara sederhana. Kawasan tersebut dinilai sebagai daerah konflik aktif yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan prajurit TNI.

"Pengiriman pasukan ke Gaza membutuhkan kesiapan khusus, baik dari sisi strategi, perlengkapan, hingga mitigasi risiko. Potensi gesekan dengan pasukan perlawanan di Gaza sangat besar dan tidak bisa dianggap ringan," tutur dia.

1. Anggota DPR mempertanyakan pengiriman pasukan bagian dari penjajahan baru

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, Minggu (16/3/2025). (IDN Times/Darsil Yahya)

Lebih lanjut Deng Ical juga menyoroti pernyataan Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, yang menyebutkan bahwa ISF akan dikerahkan ke lima sektor. Masing-masing sektor ditempatkan satu brigade. Selain Indonesia, ada pula empat negara lain yang siap mengirimkan personel militer ke sana.

Dalam rencana jangka panjang, ISF menargetkan pembentukan 12 ribu personel kepolisian serta 20 ribu tentara ISF. Menurut Deng Ical, rencana tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait kedaulatan rakyat Gaza.

"Kalau melihat rencana itu, ISF akan betul-betul menguasai dan mengendalikan Gaza. Pertanyaannya, di mana kedaulatan rakyat Gaza? Apakah ini bukan bentuk penjajahan baru?" tanyanya.

Ia menambahkan, sumber utama konflik dan kehancuran di Gaza adalah agresi Israel yang hingga kini masih berlangsung. Menurutnya, ISF seharusnya memastikan tidak ada lagi serangan maupun penjajahan terhadap Gaza dan Palestina secara keseluruhan.

"Mandat pasukan stabilisasi adalah menjaga perdamaian, bukan mengambil alih kendali wilayah. Biarlah warga Gaza yang mengatur wilayah mereka sendiri," katanya.

2. TNI belum tunjuk personel yang jadi wakil komandan ISF

1.087 prajurit yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda Unifil TA 2024 ketika disambut di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, belum ada penunjukkan wakil komandan ISF. Hal tersebut akan ditentukan oleh TNI.

"Belum kelihatan (ada yang ditunjuk). Itu nanti dari TNI lah yang memilih," ujar Sugiono ketika memberikan keterangan di Washington DC, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).

Kementerian Pertahanan pun mengaku belum bisa berkomentar banyak. Mereka memilih untuk menunggu instruksi dari Prabowo.

"Kami masih menunggu arahan dari Presiden," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Sirait kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Jumat kemarin.

3. Penentuan sosok wakil komandan menunggu pertemuan jenderal bintang empat

Kepala Centre for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas. (Dokumentasi Istimewa)

Sementara, Kepala Centre for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas mengatakan, pembicaraan mengenai pengiriman pasukan ISF tidak berakhir pada Kamis kemarin di Washington DC. Berdasarkan informasi yang ia miliki, masih akan ada pertemuan lanjutan yang akan dihadiri oleh jenderal bintang empat dari negara-negara yang sudah sepakat mengirimkan pasukan ke ISF.

Komandan ISF di Gaza, Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengatakan, selain Indonesia ada pula empat negara lainnya yang siap mengirimkan pasukan ke Gaza yakni Kosovo, Albania, Kazakhstan, dan Maroko. Sementara Mesir dan Yordania siap untuk melatih personel polisi asal Palestina. Namun, Indonesia jadi negara yang mengirimkan pasukan paling banyak di antara lima negara tersebut.

"Setelah pertemuan yang ada di Washington DC, akan dilanjutkan dengan pertemuan four star general meeting. Di sana akan dibahas lebih detail mengenai level operasional hingga pembagian wilayah operasi pasukan ISF asal Indonesia," ujar Anton melalui telepon kepada IDN Times pada Jumat malam kemarin.

Ia menambahkan, jenderal bintang empat yang akan mewakili Indonesia kemungkinan adalah Panglima TNI atau Wakil Panglima TNI. Pertemuan tersebut rencananya akan diadakan di Timur Tengah 10 hari usai KTT Board of Peace (BoP) di Washington DC.