Poltracking: Publik Dukung Prabowo Batasi Akses Media Sosial Anak
- Survei Poltracking menunjukkan 77,4 persen publik mendukung kebijakan Prabowo membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi perlindungan di ruang digital.
- Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 72,2 persen, sementara tingkat kepercayaan publik tercatat lebih tinggi yaitu 74,2 persen.
- Alasan utama kepuasan publik meliputi bantuan pemerintah yang tepat sasaran, program Makan Bergizi Gratis, serta kepemimpinan tegas dan berwibawa dengan sektor kesehatan paling memuaskan.
Jakarta, IDN Times - Survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan kebijakan pembatasan akses media sosial (medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Mayoritas publik menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat perlindungan anak di tengah derasnya arus informasi di ruang digital.
Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengatakan, temuan survei menggambarkan isu perlindungan anak di ruang digital kian mendapat perhatian luas masyarakat. Tingginya tingkat persetujuan publik mencerminkan adanya kesadaran mengenai pentingnya pengawasan penggunaan medsos pada anak remaja.
“Sebanyak 77,4 persen publik mengatakan setuju, gabungan cukup setuju dan sangat setuju, terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi akses penggunaan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 16 tahun,” kata Masduri dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Masduri mengatakan, kebijakan pembatasan media sosial dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi risiko paparan konten negatif yang tak sesuai dengan usia anak. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan ramah.
1. Masyarakat semakin peduli terhadap dampak perkembangan tumbuh kembang anak
Menurut dia, tingginya dukungan publik juga menunjukkan, masyarakat semakin peduli terhadap dampak perkembangan tumbuh kembang anak. Peningkatan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari membuat isu perlindungan anak menjadi agenda yang mendapat perhatian besar publik.
Temuan tersebut, lanjut dia, memperlihatkan dukungan besar untuk kebijakan perlindungan anak di ruang digital berjalan beriringan dengan tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Terlebih implementasi kebijakan perlu disertai sosialisasi efektif agar tujuan perlindungan anak dapat terwujud di masyarakat.
“Perhatian masyarakat terhadap keamanan dan perkembangan anak di era digital semakin kuat. Isu perlindungan anak menjadi hal yang penting seiring meningkatnya penggunaan media sosial,” ujar dia.
Selain itu survei juga mencatat adanya kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap kebijakan tersebut. Sebanyak 13,6 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, baik dalam kategori kurang setuju maupun sangat tidak setuju.
2. Kepuasan publik ke pemerintah Prabowo tembus 72,2 persen
Poltracking Indonesia juga merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di angka 72,2 persen. Sementara itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tercatat lebih tinggi, yakni 74,2 persen.
Angka tersebut menunjukkan kepuasan publik masih tergolong tinggi karena berada di atas ambang 70 persen, meski terdapat variasi penilaian di sejumlah sektor kebijakan.
"Sementara itu yang menyatakan kurang puas ada di angka 23,2 persen dan sangat tidak puas ada di 1,9 persen. Sehingga kalau total yang tidak puas dengan pemerintah Prabowo-Gibran ada di angka 25,1 persen," kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (4/6/2026).
3. Alasan utama publik merasa puas terhadap pemerintahan
Tiga alasan utama publik merasa puas terhadap pemerintahan adalah karena bantuan pemerintah dinilai tepat sasaran sebesar 14,0 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 13,8 persen, serta kepemimpinan yang dinilai tegas dan berwibawa sebesar 10,6 persen.
"Kemudian yang cukup signifikan ada masalah ekonomi juga di angka 9,4 persen. Ada pula (di bawahnya) jaminan akses pendidikan, layanan kesehatan, kinerja yang terbukti, dan seterusnya," ujar Masduri.
Jika dilihat berdasarkan sektor, bidang kesehatan menjadi yang paling tinggi tingkat kepuasannya dengan 75,4 persen, disusul pertahanan dan keamanan 74,5 persen, serta pendidikan 72,5 persen.
Sektor sosial budaya mencatat kepuasan 70,3 persen, politik dan stabilitas nasional 69,1 persen, serta hukum dan pemberantasan korupsi 64,5 persen. Sementara itu, bidang ekonomi menjadi sektor dengan tingkat kepuasan paling rendah, yakni 59,2 persen.
Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 11 sampai 17 Mei 2026. Sampel pada survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih.
Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.
