Karhutla Memburuk, Politikus PDIP Desak Pemerintah Buka Pintu Bantuan Asing
Alex Indra Lukman meminta pemerintah terbuka terhadap bantuan negara lain karena Indonesia dinilai belum mampu menangani karhutla secara mandiri.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin turut mendorong pertimbangan tawaran bantuan asing, sementara titik api masih terdapat di Sumatra dan Kalimantan.
Tawaran Malaysia berupa pesawat, helikopter, dan personel belum dibahas lebih lanjut, sedangkan pemadaman kini lebih dominan dilakukan melalui jalur darat.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman meminta pemerintah terbuka terhadap bantuan asing dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memburuk di sejumlah daerah di Indonesia.
Politikus PDIP itu mengatakan, penanganan karhutla saat ini membutuhkan dukungan dari pihak luar karena Indonesia belum mampu mengatasinya secara mandiri.
“Sejauh ini faktanya kita tidak bisa tanggulangi sendiri, oleh karena itu maka harus terbuka dengan bantuan negara lain,” kata Alex saat dihubungi, Selasa (13/10/2026).
Keterbukaan terhadap bantuan asing perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menangani karhutla. Terlebih, kata dia, ketika kemampuan penanganan di dalam negeri belum cukup memadamkan karhutla.
1. Ketua DPD juga dorong pemerintah terima bantuan asing
Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin. (IDN Times/Amir Faisol). Usulan serupa juga disampaikan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan penanggulangan kebakaran lahan Dan hutan (karthutla) dari negara-negara sahabat. Karthutla yang terjadi beberapa daerah dinilai sebagai bencana ekologis yang kemudian berkembang menjadi isu kesehatan masyarakat yang berdampak luas hingga ke kawasan.
"Kami mengapresiasi upaya serius Pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana Karthutla. Kita patut bersyukur banyak daerah terdampak yang perlahan mulai pulih," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (13/10/2026).
Sultan mengungkapkan masih terdapat titik api Karthutla beberapa daerah di kawasan Sumatra dan Kalimantan yang harus ditangani serius.
"Bagi kami, Karhutla juga merupakan bencana iklim akibat peningkatan suhu bumi atau El nino. Oleh Karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," kata dia.2. Prabowo belum bahas bantuan Malaysia
Manggala Agni melakukan pemadaman Karhutla di Kalimantan (dok. Kemenhut) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum membahas lebih lanjut terkait tawaran bantuan dari Pemerintah Malaysia, untuk menanggulangi karhutla.
Padahal, tawaran itu sudah disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi sejak 18 September 2026. Ketika itu, Ahmad menawarkan langsung kepada Prabowo bantuan berupa satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter dan 52 personel.
"Tadi belum dibahas," ujar Dudung usai mengikuti rapat terbatas terkait penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Dudung menyampaikan, saat ini pemadaman karhutla lebih banyak dilakukan melalui jalur darat. Sebab, kabut asap terlalu tebal di beberapa daerah, sehingga membuat jarak pandang yang tidak aman untuk menerbangkan pesawat.
"Laporan dari Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan. Kini (operasi) lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," tutur mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.
Dudung mengatakan dalam rapat terbatas pada malam ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus ke Taman Nasional Tanjung Puting yang juga terbakar. Sebab, taman nasional itu merupakan pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan (Pongo pygmaeus) terbesar di dunia.
"Tanjung Puting atau sekitar taman nasional (jadi perhatian), karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ," ujar Dudung.3. Malaysia menanti respons RI untuk bantu karhutla
Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemantauan intensif, operasi darat dan udara, serta verifikasi langsung terhadap indikasi titik panas (hotspot) di lapangan. Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian setelah mencatat jumlah hotspot tertinggi di antara enam provinsi prioritas pada pemantauan terbaru. (Dok. Kemenhut) Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pihaknya masih menunggu lampu hijau dari Prabowo agar bantuan pemadaman karhutla dari Negeri Jiran bisa masuk. Tawaran bantuan pemadaman karhutla itu, kata Ahmad, sudah disampaikan dalam kunjungannya ke Hambalang pada September 2026 lalu.
"Badan Penanganan Bencana Nasional dan Kementerian Luar Negeri kami juga sudah menulis surat kepada mitra kami, tapi hingga saat ini belum ada jawaban," ungkap Ahmad seperti dikutip dari laman Free Malaysia Today pada Sabtu, 10 Oktober 2026
Lantaran penanganan karhutla yang berlarut-larut, asapnya kini juga sudah menyeberang ke Malaysia dan Singapura. Ahmad pun menduga belum adanya respons positif dari Indonesia lantaran mereka belum membutuhkan bantuan dari negara tetangga.
"Kami memandangnya secara positif saja bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Tetap, kami tetap optimistis dan mengharapkan yang terbaik," katanya.
Zahid turut menyinggung Tim Penanganan Khusus Evakuasi dan Bencana Malaysia (SMART) telah diakui sebagai tim penangananan bencana kedua terbaik di Asia setelah Jepang.
