Pemerintah Izinkan Daerah PPKM Level 2 Hentikan PTM 100 Persen

03 Feb 2022, 14:51 WIB

Ilustrasi PTM (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan diskresi untuk pemerintah daerah yang berstatus PPKM level 2 untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal ini disampaikan Sekretaris Jendral (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti.

Hal ini sejalan dengan keputusan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) yang menyetujui untuk diberikan diskresi kepada daerah pada wilayah PPKM level 2 imbas lonjakan kasus COVID-19 di tanah air.

"Mulai hari ini, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas siswa 50 persen," ujar Suharti dalam keterangan tertulis pada Kamis (3/2/2022).

1. Syarat daerah PPKM level 2 boleh terapkan PTM Terbatas 100 persen

Ilustrasi PTM (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Suharti menekankan, keputusan Kemendikbudristek mengartikan daerah dengan status PPKM level 2 masih diizinkan melakukan PTM Terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen jika memang merasa siap melaksanakan PTM Terbatas yang diatur dalam SKB Empat Menteri.

Sekolah-sekolah tersebut juga diminta memastikan tingkat penyebaran COVID-19 di wilayahnya terbilang terkendali. Suharti menegaskan, protokol kesehatan masih wajib untuk diberlakukan.

"Tentunya PTM Terbatas harus tetap diikuti dengan protokol yang ketat, surveilans, dan pengaturan penghentian sementara PTM Terbatas sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri," ujar Suharti.

2. Peran orangtua dalam pelaksanaan PTM Terbatas di masa pandemik

Sejumlah siswa SMPN 1 Mejayan, Kabupaten Madiun usai mengikuti PTM terbatas, Jumat (10/9/2021). IDN Times/Nofika Dian Nugroho

Suharti menjelaskan pemberlakuan PTM Terbatas pada daerah PPKM level 1, level 3, dan level 4 akan tetap mengikuti SKB Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019.

SKB Empat Menterin tersebut telah ditetapkan pada 21 Desember 2021 dan berisikan ketentuan-ketentuan yang adaptif dengan level PPKM.

Suharti juga mengingatkan peran penting orang tua dalam PTM Terbatas di tengah masa pandemik ini.

“Orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ)," kata Suharti.

Kemendikbudristek telah menyiapkan surat edaran terkait penyesuaian PTM Terbatas untuk diterapkan satuan pendidikan per Kamis (3/2/2022).

3. Pesan Sesjen Kemendikbudristek untuk pemerintah daerah

Ilustrasi siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah dengan prokes ketat (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Suharti juga menegaskan soal konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam menurunkan kasus COVID-19.

"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM Terbatas dapat juga di perlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," ujar Suharti.

Menurut Sesjen Kemendikbudristek, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM Terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB Empat Menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah.