Pemerintah Minta Ketahanan Pangan Tak Dibenturkan Murahnya Impor

Hanif pun tak memungkiri, bahwa selama ini ketahanan pangan nasional selaku dibenturkan dengan biaya impor yang lebih efisien.

Akibatnya kata dia, tidak ada upaya membangun atau memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri karena adanya ketergantungan pada pasokan bahan impor dari negara lain.

"Mahal harganya iya, tetapi ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang tidak boleh ditawar saat ini," jelasnya.

Guna membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan, pemerintah kata Hanif sedang berupaya memperhatikan aktor dan komponen penting lainnya dalam rantai produksi.

Upaya itu salah satunya dengan mengucurkan insentif terhadap sejumlah komponen produksi pertanian diantaranya dengan memberikan diskon 20 persen untuk pupuk subsidi.

"Kita di dalam bicara ketahanan pangan harus berpihak kepada masyarakat kita," ujarnya.

Untuk membangun ketahanan secara berkelanjutan, pemerintah harus memperhatikan aktor dan komponen penting dalam rantai produksi.

Kesejahteraan petani misalnya, harus dijamin dengan mengatur harga pembelian yang layak sehingga mereka semangat melakukan produksi.

Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Bulog menaikkan harga beli Gabah Kering Petani (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram (kadar air 14 persen).

“Mohon maaf, kalau petaninya tidak kemudian mengusahakan pertaniannya, terus ketahanan pangan kita bagaimana membangunnya?” tutur Hanif.