Pemerintah Pantau Dinamika Isu RUU Pemilu Ambang Batas Presiden dan Parlemen

Bima mengatakan, pembahasan mengenai sejumlah isu tersebut saat ini masih berlangsung secara informal melalui pertemuan dan komunikasi antarpimpinan partai politik. Karena itu, pemerintah masih menunggu agenda pembahasan resmi RUU Pemilu.

"Nah, kami masih menunggu agenda untuk dilakukan pembahasan secara resmi, tapi semua isu strategis itu tentu kami juga harus siapkan, ya, bagaimana posisi pemerintah di situ," kata dia.

Bima juga menanggapi isu mengenai suara pemilih yang berpotensi tidak terkonversi menjadi keterwakilan di parlemen. Menurut dia, desain pemilu perlu memperhatikan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan akuntabilitas demokrasi.

"Ya, kan pemilu ini harus menyeimbangkan antara efektivitas pemerintahan dan accountability atau demokrasi. Ya, penting untuk mengantisipasi suara yang terbuang, tapi di sisi lain, pemerintahan kan juga harus efektif. Koalisi juga harus efektif, ya. Harus ada mekanisme pemerintahan yang membuat pemerintahan membangun sistem checks and balances," ujar dia.

Selain ambang batas, Bima mengatakan, pemerintah turut mencermati usulan pembentukan daerah pemilihan (dapil) nasional yang disampaikan Partai Demokrat.

"Ya, ya, kita mendengar itu, kita mendalami, juga mempelajari itu. Tapi tentunya teknisnya kan juga sekali lagi memerlukan pembahasan lebih dalam, yang nanti kami percaya akan melibatkan juga masyarakat sipil dan teman-teman pemerhati dan pegiat pemilu," kata Bima.

Dia belum memastikan kapan pembahasan resmi RUU Pemilu antara DPR bersama pemerintah akan dimulai secara intensif.

"Ya kami nunggu, masih menunggu ya," ujar Bima.