Jakarta, IDN Times - Pemerintah memastikan hak pilih pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terjamin dengan penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat pengungsian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan, komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang terdampak bencana, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.
Tito menjelaskan, saat ini tercatat ada sekitar 12 ribu orang pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
“Di pengungsian itu sendiri dan jumlahnya melibatkan lebih kurang 12 ribu orangnya,” katanya usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Percepatan Penanganan Pasca Erupsi Gunung Lewotobi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, dikutip Jumat (22/11/2024).
Mendagri menyampaikan, persiapan TPS di tempat pengungsian ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak penyelenggara pemilu setempat, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah.
Selain itu juga melibatkan penjabat (Pj) kepala daerah setempat. Berbagai stakeholder terkait juga saling bekerja sama guna mendata ulang pemilih yang terdampak. Pertemuan secara daring pun dilakukan untuk mengoordinasikan hal tersebut.
“Melakukan rapat dengan KPU, Bawaslu, bahkan melibatkan Zoom meeting dengan Pak Gubernur dan Forkopimda Provinsi NTT, Pak Kapolda, Pak Dandim, juga dengan Forkopimda kepala daerah, Pj. Bupati Flores Timur Ibu Sulastri, dan Forkopimda yang hadir juga semua di situ, KPUD yang juga hadir di situ, Bawaslu daerah yang juga hadir di situ,” ujar dia.
TPS di tempat pengungsian ini diharapkan memudahkan para pengungsi yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, tanpa harus kehilangan hak politiknya.
Tito menegaskan, masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi tetap menggunakan hak pilih sesuai dengan daerah asal masing-masing.
"Ada yang mengungsi ke (Kabupaten) Sikka, dan kemudian Sikka itu sendiri akan dibuatkan TPS khusus oleh KPUD, Bawaslu juga menyetujui, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) juga hadir pada saat rapat Zoom meeting kita. Intinya adalah TPS khusus tapi dengan pendataan, di data asal (daerahnya)," kata dia.