Jakarta, IDN Times - Pemerintah memutuskan tidak akan membayar uang tebusan kepada peretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hal ini ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong.
“Ya pemerintah kan nggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp131 miliar,” kata dia di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).
Keputusan itu diambil karena data yang dikunci oleh pihak peretas masih tetap berada di dalam server PDN.
Kemenkominfo, BSSN, dan Telkom telah isolasi akses menuju PDN, sehingga peretas tidak bisa mengambil data itu.
“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” ujarnya.
Menurut Usman, data itu sudah diamankan. Peretas, kata dia, tak bisa lagi mencoba-coba untuk mengacak-acak data yang ada.
“Sudah diamankan data itu, sudah nggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kifa. Karena sudah kita tutup kan,” katanya.
Sebelumnya PT Telkom Indonesia menjelaskan data di pusat data nasional Sementara (PDN) yang sudah terdampak ransomware tak bisa dikembalikan.
Telkom bekerja sama dengan BSSN, Kemenkominfo hingga Bareskrim Polri untuk melakukan penanganan.
“Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki yang jelas data yang sudah kena ransomware ini sudah gak bisa kia recovery, jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” kata Direktur Direktur Network & IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko, dalam jumpa pers di Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (26/6/2024).