Masalah Wagub Hingga APBD, Ini Daftar Kritikan PSI pada Anies dan DPRD

07 Jul 2019, 19:15 WIB

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Jakarta, IDN Times - Hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhak memiliki kursi di DPRD DKI 2019-2024.

Meski belum resmi masuk ke Kebon Sirih, PSI sudah beberapa kali melancarkan kritikan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta. Terakhir, memberikan kritikan keras terkait proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang mereka nilai tidak transparan.

Berikut sejumlah kritikan yang pernah diutarakan PSI DKI Jakarta untuk Anies dan DPRD DKI.

1. Proses pemilihan wagub DKI dinilai tak transparan

Juru bicara DPP PSI, Rian Ernest (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta baru yang menurut PSI tak transparan. PSI pun menantang Partai Gerindra dan PKS selaku pengusung pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, untuk membuka hasil fit and proper test cawagub DKI Jakarta yang pernah dilakukan.

"Ini posisi wagub dari Ibu Kota negara bukan posisi yang main-main, dan kita juga gak anggap remeh," jelas Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, Jakarta, Minggu (7/7).

2. Kedua calon wagub DKI sebaiknya mengikuti debat publik yang disiarkan langsung

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

PSI juga mengusulkan kedua calon Wakil Gubernur DKI Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, mengikuti debat publik yang disiarkan langsung, sehingga masyarakat Jakarta tahu kualitas pengganti Sandiaga.

"Kalau bisa teman-teman DPRD memanggil para kandidat, lalu anggaplah live streaming gitu ya, paparan seperti apa kandidat wagub nanti, rencana dia untuk ke DKI Jakarta. Jadi kita hanya minta teman-teman DPRD lebih transparan saja," ujar Ernets.

3. Gubernur dan jajarannya diminta menyiapkan anggaran 2020 dengan baik

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Sementara, Ketua DPW PSI Michael Sianipar mengungkapkan hal lain, yakni masalah anggaran 2020. Ia mempertanyakan apakah penyerapan anggaran DKI saat ini sudah maksimal atau belum, dan mendesak gubernur serta jajarannya menyiapkan anggaran 2020 dengan baik, terlebih ada pergantian anggota dewan 2019-2024.

"Jangan sampai ada penggantian dewan di tengah jalan, pembahasannya jadi molor. Karena kalau yang saya dengar sekarang di eksekutif saja banyak yang belum selesai," ujar Michael ketika ditemui di kantor DPP PSI.

4. PSI berhasil mendapat delapan kursi

Ilusrtrasi Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

PSI berhasil meraih delapan kursi di DPRD DKI berkat 500 ribu suara yang didapat dalam pemilu legislatif 2019. Bahkan, jumlah tersebut terbanyak keempat dan berhasil mengalahkan dua partai seniornya, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Meski masuk empat besar suara terbanyak, PSI gagal mendapat kursi wakil ketua DPRD DKI. Sebab, ketika dikonversi kursi di DPRD DKI, PSI masih kalah ketimbang Demokrat dan PAN.

"Memang kita keempat. Tapi kalau dari sisi kursi Demokrat suaranya lebih merata. Demokrat 10 (kursi), PAN sembilan, kita delapan walaupun suara kita lebih tinggi," kata Michael.