Pemkot Bekasi Batalkan Proyek PLTSa, Ini Kata Mantan Wali Kota

Tri yang membuat program pembangunan PLTSa itu pun mengaku telah mengikuti arahan keputusan presiden (Keppres) untuk membangun infrastruktur pengelolaan sampah. 

Proyek dengan nilai Rp1,6 Triliun, menurut Tri, sudah dilakukan proses pendalaman dan konsultasi mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Sudah melalui proses pendalaman dan konsultasi serta perbaikan naskah akademiknya yang melalui proses dari provinsi kemudian dari kementerian dalam negeri. Karena waktu itu dalam pembuatannya Perwal itu saya masih sebagai PLT yang masih memiliki keterbatasan kewenangan," kata Tri. 

Tri juga menjelaskan, dirinya sempat mempertanyakan mengapa Pemkot Bekasi membatalkan proyek PLTSa tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sudah menjadi darurat sampah. 

"Saya kira kota Bekasi sudah menjadi darurat sampah. Bagaimana hari ini kita melihat sampah dibuang begitu saja seperti kita membuang sampah di tong sampah, nah ini sudah sangat membahayakan," katanya. 

Atas pembatalan tersebut, Tri meminta kepada Pemkot Bekasi untuk mencari solusi terkait pengelolaan sampah yang semakin menumpuk di wilayah Kecamatan Bantargebang. 

"Tingkat urbanisasi dan kemajuan di kota Bekasi sangat-sangat luar biasa sekali. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan infrastrukturnya," ungkap Tri. 

Sebelumnya, Pemkot Bekasi resmi membatalkan PLTSa yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Bantargebang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad mengatakan, pembatalan itu ditetapkan setelah melakukan koordinasi dan konsultasi ke kementerian dan lembaga terkait.

“Saya bersama-sama melakukan audiensi ke instansi terkait, seperti ke Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Menkomarves untuk melakukan review lebih dalam terkait proyek ini," kata Gani kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).