Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di sejumlah ruas jalan.
Aturan ini tercantum dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Dalam pasal 8 menerangkan penerapan jalan berbayar secara elektronik dilakukan pada kawasan yang memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama.
Kemudian memiliki dua jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit dua lajur, hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 tiga puluh kilometer per jam pada jam puncak.
Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan 25 ruas jalan yang akan diberlakukan sistem jalan berbayar, antara lain:
Dalam bab Penjelasan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengungkapkan pihaknya selama ini telah mengupayakan berbagai pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi macet di ibu kota antara lain melalui penyediaan angkutan umum.
Akan tetapi kenyataannya, angkutan umum yang telah disediakan belum cukup untuk mengatasi kemacetan lalu lintas jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa perlu dilakukan peningkatan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan teknologi.
"Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas melalui pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengendalian lalu lintas secara elektronik pada jaringan jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu secara elektronik," bunyi Raperda tersebut.