Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). (dok. Pemprov Jateng)
  • Pemprov Jawa Tengah membentuk Forkomsanda untuk melindungi data pribadi, mengantisipasi ancaman siber, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital.

  • Forum ini memperkuat koordinasi lintas sektor, sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, serta kompetensi SDM di seluruh tingkatan pemerintahan.

  • Forkomsanda menargetkan deteksi dini, respons insiden terpadu melalui CSIRT dan SOC, peta risiko siber, serta peningkatan literasi masyarakat menghadapi manipulasi digital berbasis AI.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) untuk memperkuat perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta penanganan ancaman siber terhadap layanan publik digital.
  • Who?
    Pemprov Jawa Tengah, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, BSSN yang dipimpin Nugroho Sulistyo Budi, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam penguatan keamanan siber.
  • Where?
    Deklarasi Forkomsanda berlangsung di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jawa Tengah.
  • When?
    Forum dideklarasikan pada Senin, 16 November 2026.
  • Why?
    Forum dibentuk untuk mengantisipasi kebocoran data, ransomware, penyalahgunaan informasi, serta gangguan infrastruktur dan sistem pelayanan publik, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah.
  • How?
    Forkomsanda akan memperkuat koordinasi lintas sektor, sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, kompetensi SDM, deteksi dini, pertukaran informasi, serta respons insiden melalui CSIRT dan SOC.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Pembentukan forum ini juga menjadi langkah pemerintah dalam mengantisipasi ancaman siber yang berpotensi mengganggu keamanan sistem dan keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, keamanan data menjadi aspek penting dalam transformasi digital pemerintahan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kecepatan dan kemudahan layanan, tetapi juga jaminan perlindungan data pribadi.

"Dengan adanya terbentuknya Forkom Sandi ini kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat," kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, transformasi digital juga menghadirkan berbagai risiko, mulai dari kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan infrastruktur dan sistem pelayanan publik. Karena itu, keamanan siber tidak bisa ditangani secara sektoral. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.

1. Perkuat koordinasi dan sistem keamanan informasi

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). (dok. Pemprov Jateng)

Forkomsanda memiliki agenda untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kapasitas pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan.

Taj Yasin mengatakan, keamanan siber membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan keamanan informasi juga dilakukan melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, pengamanan data perlu dilakukan secara kolaboratif sejak sumber data dihimpun.

Terlebih, dalam pengembangan sistem Satu Data Indonesia, proses penghimpunan data berlangsung secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Karena itu, setiap tingkatan pemerintahan perlu memiliki kesiapan dalam menjaga keamanan informasi yang dikelolanya.

2. Tingkatkan deteksi dini dan percepat penanganan serangan siber

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). (dok. Pemprov Jateng)

Fokus berikutnya adalah meningkatkan kemampuan mendeteksi ancaman siber melalui pemantauan, analisis, dan pertukaran informasi. Langkah ini diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi serangan lebih awal sebelum berdampak pada sistem pelayanan publik.

Selain itu, Forkomsanda akan mendorong penanganan insiden secara terpadu melalui penguatan koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan insiden.

Nugroho menjelaskan, tantangan keamanan siber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Modus, bentuk, taktik, dan teknik serangan yang dilakukan pelaku kejahatan siber semakin beragam dan kompleks.

Pelaku bahkan memiliki kemampuan mengidentifikasi sistem, melakukan pemindaian selama 24 jam, serta menguji berbagai skenario untuk menemukan celah keamanan.

Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak dalam membangun sistem pertahanan siber yang kuat agar gangguan terhadap infrastruktur maupun layanan publik dapat diminimalkan.

3. Tingkatkan literasi keamanan digital masyarakat

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). (dok. Pemprov Jateng)

Selain memperkuat sistem pemerintahan, Forkomsanda juga memiliki agenda meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat. Nugroho menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang juga dapat digunakan pelaku kejahatan siber untuk melakukan manipulasi.

Teknologi tersebut memungkinkan pelaku memengaruhi aspek kognitif dan psikologis seseorang sehingga lebih mudah menyerahkan akses akun maupun informasi penting. Karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai keamanan informasi agar tidak mudah menjadi korban manipulasi digital.

Taj Yasin menegaskan, keberhasilan Forkomsanda tidak cukup diukur dari terbentuknya organisasi atau terselenggaranya rapat koordinasi. Forum tersebut harus mampu menghasilkan langkah nyata bagi perlindungan masyarakat.

Beberapa hasil yang diharapkan antara lain terbentuknya mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi keamanan siber lintas sektor, tersusunnya peta risiko dan kerawanan siber Jawa Tengah, terlaksananya deteksi dini dan penanganan insiden secara terpadu, serta meningkatnya kapasitas SDM dan kematangan keamanan informasi pemerintahan daerah. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More