Pemerintah Dorong Literasi Digital untuk Perkuat Gerakan Perlindungan Anak

Ahmad Doli Kurnia mengajak pelajar bertemu Meutya Hafid untuk memperkuat perlindungan anak dari kekerasan dan perundungan di ruang digital.
Pelajar menyampaikan keresahan tentang keamanan media sosial dan tantangan baru dari perkembangan kecerdasan buatan.
Pemerintah mendorong literasi digital, kolaborasi lintas lembaga, serta empati untuk mencegah kekerasan terhadap anak.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengajak sejumlah pelajar SMA dari DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk bertemu Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan perlindungan anak, khususnya dalam mencegah kekerasan dan perundungan di ruang digital.
Doli yang merupakan inisiator ADK Movement itu hadir bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, serta sejumlah perwakilan organisasi pelajar. Mereka berdiskusi mengenai berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak, termasuk perundungan melalui media sosial yang dinilai semakin meluas.
Dalam pertemuan tersebut, para pelajar turut menyampaikan pengalaman dan keresahan mereka terkait kondisi ruang digital. Perundungan di media sosial menjadi salah satu persoalan yang disoroti, terlebih perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak.
Doli mengatakan, pertemuan dengan Menteri Komdigi merupakan bagian dari rangkaian audiensi yang telah dilakukan ADK Movement. Sebelumnya, mereka telah berdialog dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri PPPA untuk membangun sinergi dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
"Alhamdulillah hadir juga bersama kita Menteri PPPA, Bu Arifah, beserta seluruh jajaran. Hari ini saya melanjutkan bersama teman-teman yang selama ini kita sangat peduli soal anak, terutama melawan anak dari kekerasan dan bullying. Kita sudah berkeliling audiensi, kemarin dengan Menteri Dasmen, kemudian sudah menuju ketemu dengan Menteri PPPA, dan hari ini dengan Menteri Komdigi," ujar Ahmad Doli di Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, ADK Movement berencana menjangkau tujuh kementerian yang dinilai memiliki peran dalam membangun gerakan bersama untuk menghentikan kekerasan dan perundungan terhadap anak. Menurutnya, keterlibatan berbagai lembaga diperlukan agar upaya perlindungan dapat berjalan lebih luas dan terkoordinasi.
Dalam audiensi tersebut, Doli turut memperkenalkan sejumlah organisasi pelajar yang hadir. Di antaranya perwakilan organisasi OSIS Jakarta, Wakil Presiden Organisasi OSIS se-Indonesia, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (GenRe), serta Forum Anak. Keterlibatan mereka dinilai penting karena para pelajar memahami langsung persoalan yang terjadi di lingkungan pergaulan dan sekolah.
1. Kekerasan terhadap anak merambah ruang digital

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia (IDN Times/Ilman Nafi'an) Doli menilai, bentuk kekerasan terhadap anak saat ini tidak terbatas pada tindakan fisik maupun verbal. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial turut membuka ruang terjadinya kekerasan digital yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.
Ia menegaskan, gerakan pencegahan perundungan tidak boleh berhenti pada rangkaian audiensi. Pelajar harus dilibatkan secara aktif dalam menyuarakan persoalan, memberikan masukan, serta mengajak teman sebaya membangun lingkungan yang aman, baik di sekolah maupun di media sosial.
"Oleh karena itu tadi kami berkomitmen, ini gerakan tidak boleh berhenti, harus diperluas secara masif, harus melibatkan banyak stakeholder, terutama yang di depan oleh adik-adik pelajar ini yang kemudian mereka mengalami langsung dan tahu persis lingkungan mereka," ucap dia.
2. Komdigi ingin ada penguatan literasi digital

Menteri Komdigi, Meutya Hafid (IDN Times/Ilman Nafi'an) Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengatakan keterlibatan masyarakat, terutama anak-anak yang mengalami langsung persoalan di ruang digital, dapat memperkuat pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan perlindungan anak.
Meutya mengatakan, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, suara dan pengalaman anak-anak perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan langkah perlindungan di media sosial.
Ia menyampaikan, para pelajar merasa ruang media sosial belum sepenuhnya aman. Meski demikian, mereka tetap membutuhkan platform digital untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pengetahuan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital sekaligus tanggung jawab perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia.
"Jadi rasanya suara anak-anak inilah yang kemudian kembali melegasi bahwa anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di sosial media, anak-anak merasa sosial media bisa lebih baik lagi karena mereka juga perlu mendapatkan informasi-informasi, dan anak-anak merasa literasi yang dijalankan harus lebih banyak lagi yang tentu juga menjadi kewajiban tidak hanya pemerintah tapi para perusahaan-perusahaan besar atau big tech yang tentu beroperasi di Indonesia," ucap Meutya.
3. Bangun empati untuk cegah perundungan

Menteri PPPA, Arifah Fauzi (IDN Times/Ilman Nafi'an) Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi, menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Ia menyebut kementeriannya tengah membahas langkah kolaborasi dengan Kemkomdigi agar upaya pencegahan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Arifah berharap gerakan tersebut tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga berkembang hingga daerah. Menurutnya, pencegahan kekerasan perlu dimulai dengan menumbuhkan empati, kepedulian, dan kebiasaan saling menghargai di antara anak-anak.
"Jadi hari ini kita mempunyai komitmen bersama bagaimana ini menjadi gerakan bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran saling menjaga, saling menyayangi, rukun sama teman gitu seperti yang selalu disampaikan oleh Mendikdasmen. Jadi kalau sudah ada rasa empati, maka insyaallah kekerasan itu tidak akan terjadi lagi" ujar Arifah.























