Perang Iran-Israel, DPR: Siapkan Opsi Teburuk soal Pelaksanaan Haji

06 Mar 2026, 15:22 WIB

Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang bicara persiapan pelaksanaan Haji 2026. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Gini Kak

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk pelaksanaan haji 2026 akibat meningkatnya konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat di Timur Tengah.
Pemerintah diminta menyiapkan langkah kontigensi jika jemaah terjebak di Arab Saudi serta memastikan dana haji yang sudah dibayar tidak hangus karena kondisi force majeure.
Iran melancarkan serangan drone ke berbagai negara Teluk dan pangkalan AS, termasuk Bahrain dan Arab Saudi, memicu kekhawatiran terhadap keamanan regional dan infrastruktur energi kawasan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Banyak tempat kena serangan dan orang-orang terluka. Karena itu, Pak Marwan di DPR bilang pemerintah harus siap kalau haji tahun 2026 susah dilakukan. Pemerintah disuruh pikirkan cara aman buat jemaah, uangnya jangan hilang, dan cari jalan lain kalau pesawat nggak bisa lewat rute biasa.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang meminta pemerintah menyiapkan langkah kontigensi terkait pelaksanaan haji 2026, menyusul eskalasi kawasan Timur Tengah yang memburuk akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, pemerintah harus menyusun skenario terburuk, termasuk apakah harus ada pembatalan keberangkatan jemaah haji 2026, meskipun opsi ini sangat berat.

"Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan, atau memang tidak lagi bisa berangkat," kata Marwan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Marwan juga mendesak pemerintah untuk meyakinkan penyedia layanan jemaah haji supaya ongkos haji yang telah dilunasi tidak hangus.

"Force majeure-lah. Force majeure itu berapa persen, itu yang ingin kita dorong pemerintah, supaya yang sudah disetorkan kewajiban pemerintah itu tidak hilang semua," kata dia.

1. Pemerintah harus susun skenario ketika jemaah terjebak di Saudi

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang bicara belum ada maklumat pembatalan haji 2026 dari otoritas Saudi. (IDN Times/Amir Faisol).

Adapun skenario terburuk lainnya, Marwan meminta pemerintah menyiapkan langkah kontigensi lain, termasuk bila jemaah tetap boleh terbang ke Saudi, tapi tiba-tiba terjebak karena eskalasi di kawasan teluk memburuk. Pemerintah harus menghitung biaya selama masa tinggal di Saudi ketika para jemaah haji 2026 terjebak tidak bisa kembali ke tanah air, apakah harus ditanggung jemaah atau pemerintah.

"Yang kedua, posisinya aman, umpamanya berangkat, tapi tiba-tiba di sana nggak bisa pulang. Ternyata eskalasinya setelah mereda, meningkat lagi. Pertama, menghitung cost yang harus ditanggung oleh jemaah, dan tentu jemaah tidak mungkin dibebani. Itu harus dikaji ulang cara menempatkan jemaah di Saudi," kata dia.

2. Rute alternatif lewat Afrika karena ada perang

Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang bicara persiapan pelaksanaan Haji 2026. (IDN Times/Amir Faisol).

Selain itu, Marwan juga meminta pemerintah untuk mencari rute alternatif keberangkatan dan/atau pemulangan jemaah haji termasuk melewati Afrika. Oleh karena itu, pemerintah harus berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk layanan yang sudah dibayar, di antaranya penerbangan, hotel, konsumsii, Masyair di Armuzna.

"Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji tahun depan berangkat, tentu jemaah yang sekarang nih berangkat, sementara uangnya sudah habis, itu pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak," kata dia.

3. Iran serang aset AS di kawasan teluk

Para pengendara melintas di dekat kepulan asap yang dilaporkan berasal dari serangan Iran di kawasan industri Doha, Qatar pada 1 Maret 2026. (MAHMUD HAMS/AFP)

Serangan pesawat tak berawak (drone) dilancarkan Iran ke sejumlah negara Teluk, serta lokasi-lokasi tertentu di beberapa negara regional yang menjadi tempat pangkalan AS, terutama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Serangan ini sebagai balasan operasi yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran.

Sejauh ini, serangan Iran telah menghantam Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Di dalam Iran, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa setidaknya 201 orang tewas dan 747 luka-luka akibat serangan AS-Israel sejak Sabtu.

Serangan terhadap Ras Tanura juga menandai serangan pertama Iran terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk. Kawasan ini memiliki konsentrasi infrastruktur hulu yang padat, termasuk kilang minyak, jaringan pipa, dan pusat pengolahan minyak mentah dan gas.

Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, dihantam oleh dua drone. Tak hanya itu, dilaporkan terjadi kebakaran terbatas di kompleks diplomatik tersebut, seperti disampaikan Kementerian Pertahanan Arab Saudi.

“Serangan terhadap Kedutaan Besar AS menyebabkan kerusakan material kecil pada kompleks tersebut,” kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (3/3/2026).