Perlindungan Privasi Pasien Dinilai Penting dalam Penanganan COVID-19

Lintang mengatakan Indonesia belum memiliki regulasi perlindungan data yang spesifik dan komprehensif. Ditambah lagi, ada sikap skeptis dari masyarakat terhadap pemerintah dalam hal penggunaan teknologi hingga penanganan pandemik.

"Berdasarkan survei dari CISSReC, 81 persen menyatakan perlindungan privasi sangat mendesak di Indonesia," ujarnya.

Lintang mengatakan data kesehatan merupakan bagian dari data sensitif, yang selalu bisa menjadi salah satu alasan untuk melakukan diskriminasi. Lebih dari itu, jika data pasien bocor, tidak hanya berbahaya bagi orang itu sendiri.

"Tetapi juga membahayakan upaya kesehatan masyarakat di tingkat yang lebih luas. Membuat publik enggan melakukan pengujian karena takut dipermalukan jika datanya bocor," ucapnya.

Lebih lanjut, Lintang mengungkapkan sejumlah prinsip untuk perlindungan data pada penanganan COVID-19. Di antaranya transparansi, kebutuhan proporsionalitas dan minimisasi data, batasan tujuan, akuntabilitas dan keamanan.

Dia menambahkan, berdasarkan studi ELSAM pada 2016, terdapat 32 peraturan tentang perlindungan data secara umum. Enam di antaranya terkait dengan bidang kesehatan yaitu hukum kesehatan, hukum rumah sakit, hukum praktik kedokteran, hukum tenaga medis, dan hukum narkotika.

"Kerahasiaan rekam medis diatur dalam Undang-Undang Kementerian Kesehatan (PMK) Nomor 269 / Menkes / III / 2008, tentang rekam medis yang mewajibkan semua penyedia layanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien," jelasnya.