Pertemuan Prabowo-Megawati, PDIP Selangkah Gabung Koalisi?

Adapun, pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri digelar di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar Nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam. Pertemuan keduanya digelar tertutup selama sekitar 1 jam 30 menit (1,5 jam).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (8/4/2025) malam. Dasco termasuk pihak yang diajak mendampingi Prabowo untuk ikut menemui Mega di kediamannya. 

"Memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Ibu Mega di Teuku Umar. Pertemuan itu dalam rangka silaturahmi hari Idul Fitri," ujar Dasco. 

Ia menegaskan, meski jarang terlihat berjumpa di ruang publik tetapi hubungan Prabowo dan Mega selama ini baik-baik saja dan tetap bersahabat. 

"Pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat. Tak terasa waktu berjalan lumayan lama dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini," tutur dia. 

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Rifan menilai, pertemuan Prabowo dengan Megawati turut membahas isu sensitif. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia ini menilai, Megawati dan Prabowo turut membahas Kongres PDIP 2025 hingga koalisi terkait dengan posisi PDIP dalam pemerintahan. 

"Lantaran pertemuan tertutup dan empat mata tersebut dilakukan oleh dua tokoh politik (sama-sama ketum partai), tentu memunculkan sejumlah analisis politik spekulatif. Sangat mungkin bahwa pertemuan empat mata itu juga membahas masalah-masalah yang sensitif," kata Ali kepada IDN Times, Kamis (10/4/2025).

"Bisa saja PDIP melakukan lobi kepada Prabowo untuk memastikan kongres PDIP tidak ada yang ganggu. Termasuk juga, jelang enam bulan pemerintahan Prabowo, mungkin ada deal politik antara keduanya. Misalnya memastikan posisi PDIP apakah akan gabung ke koalisi atau tidak. Apalagi reshuffle kabinet barangkali akan dilakukan dalam enam bulan pemerintahan Prabowo saat ini. Jika PDIP gabung, tawaran posisi menteri mungkin akan diberikan," sambung Ali.

Ia berujar, kendati PDIP sekarang berada di luar pemerintahan, namun sikap PDIP di parlemen cenderung kooperatif. PDIP cenderung setuju dengan usulan-usulan kebijakan dan RUU yang diinisiasi pemerintah dan partai koalisi. 

Menurut Ali, di tengah tantangan domestik dan global yang makin kompleks, Prabowo memang cenderung mencari keseimbangan politik dengan merangkul semua kekuatan, termasuk berupaya menarik PDIP masuk barisan koalisi pemerintah. Gaya politik "merangkul semuanya" ini sudah tampak sejak awal pemerintahan Prabowo. 

"Tentu jika PDIP nantinya jadi bergabung ke pemerintahan, maka ini akan menjadi sejarah baru dalam demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, yakni tidak ada oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran," tutur dia.

Senada, Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menyebut, tak tertutup kemungkinan dalam silaturahmi Prabowo-Megawati turut membahas soal koalisi.

"Saya pikir pertemuan kemarin adalah bentuk silaturahmi awal yang tertunda antar kedua tokoh tersebut. Hal itu tentu perlu tindak lanjut berikutnya kalau misal tujuannya tuk berkoalisi," tutur dia saat dihubungi.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani memastikan PDIP tetap tidak masuk ke dalam pemerintahan meski Prabowo dan Megawati bertemu. Namun, PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo. 

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang bisa dipakai untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi koalisi," ujar Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (10/4/2025). 

Ia menambahkan, dalam pertemuan tertutup itu, Mega berharap masa kepresidenan Prabowo bisa efektif sebagai kepala negara dan pemerintahan. Karena itu, bila diperlukan Mega mempersilakan instrumen PDIP dipakai untuk memperkuat hal tersebut. 

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR itu menjelaskan, pertemuan keduanya juga dimanfaatkan untuk membahas tantangan global akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Donald J Trump. 

“Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega,” tutur Muzani. 

Merespons pertemuan tersebut, Jokowi menyambut baik pertemuan Prabowo dan Megawati tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut tepat saat momen lebaran dan untuk kebaikan negara.

“Tadi saya sampaikan, bahwa silaturahmi, masih suasana lebaran, antar tokoh, antara pemimpin, antar tokoh bangsa sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati sangat baik. Untuk kebaikan negara sangat baik,” jelasnya saat ditemui di kediamannya pada Selasa (8/4/2025).

Lebih lanjut, ditanya soal adanya rencanaya pertemuan antara para presiden, Jokowi mengaku jika menyambut baik jika para presiden bisa berkumpul bersama.

“Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul,” jelasnya.

Salah satu pentolan Koalisi Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pertemuan antara Prabowo dengan Megawati sebagai hal yang positif.

"Ya saya pikir bagus, bagus sekali," kata AHY saat ditemui media di Kantor Kemenhub, Jakarta, Sabtu (13/4/2025).

AHY berharap para pemimpin bangsa bisa terus menjalin hubungan baik. Termasuk, untuk mencari solusi terhadap berbagai isu strategis. Ia menilai, momen semacam ini bisa membawa masyarakat menjadi lebih teduh dan sejuk.

"Kita berharap kalau para pemimpin bangsa kita juga terus menjalin hubungan yang baik dalam berbagai kesempatan tentunya kadang-kadang membahas isu-isu penting strategis tentang negara kita, untuk rakyat kita, atau sekedar silaturahmi antara pemimpin saya rasa bagus sekali," ujar AHY.

"Masyarakat kita juga akan merasa lebih teduh, lebih sejuk dan tentunya ini bagus untuk politik, untuk juga kita menghadirkan energi besar bersama karena pada akhirnya pembangunan ini ya harus bersama-sama dan seluruh elemen bangsa, siapapun," sambung dia.