Pimpinan DPR Bertambah Satu, Nasdem: Kami Tidak Setuju

Taufiq mengatakan jika UU MD3 ingin direvisi, seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan cuma merevisi aturan tentang kursi kepemimpinan. "Bukan menolak revisi, kami justru mendorong dilakukannya revisi komprehensif,” jelas Taufiq.

Masalah revisi UU MD3, tutur Taufiq, seharusnya ditinjau secara komprehensif, dan kemudian disahkan untuk periode yang akan datang, bukan di periode saat ini.

“Itu yang harus diperbaiki adalah efektifnya untuk periode mendatang,” ucapnya.

Ia juga mengatakan jika pemenang Pemilu seharusnya berhak mengirimkan kadernya ke kursi ketua, dan berikutnya sebagai wakil ketua.

Permasalahan penambahan kursi juga dinilai oleh Taufiq bisa menjatuhkan marwah anggota dewan, karena bisa dinilai hanya memperebutkan kursi pimpinan terus-menerus. Saat ini, kata Taufiq, Fraksi Nasdem sedang berusaha untuk mendudukkan persoalan dan menunjukkan kepada seluruh fraksi tentang bagaimana sikap masyarakat.

Taufiq berpendapat, di dalam revisi UU MD3, terdapat banyak pasal yang diperbaiki dan berkaitan dengan bagaimana menjaga marwah dan kewibawaan anggota DPR.

“Tetapi ketika sampai di sana, saya melihat tidak konsisten, kami justru memperlihatkan, kami tidak memiliki kewibawaan, tidak menjaga karena masalah kursi,” ujarnya.

Walaupun adanya revisi UU MD3 ini untuk mengakomodir keinginan PDIP yang ingin mendapatkan jatah kursi pimpinan, Taufiq menyampaikan bahwa penentuan kursi pimpinan dari pemenang Pemilu sudah ditentukan sejak awal.

“Bagaimana kami membalikkan hal tersebut di tengah-tengah jalan. Kan kalo pemenang pemilu harus Ketua kan, bukan wakil ketua,” jelasnya.

Polemik penambahan 1-1-1 kursi untuk pimpinan parlemen, Taufiq mengungkapkan jika banyak fraksi ingin penambahan tidak hanya satu kursi.

“Sejumlah fraksi yang lain mengatakan bahwasannya kami tidak mau berpatokan pada itu. Kami ingin penambahan lebih banyak,” kata dia.

Jika penambahannya hanya satu, lanjut Taufiq, maka fraksi lain berpikir kemungkinan kecil tidak mendapatkan jatah kursi. Sehingga, rata-rata fraksi ingin adanya penambahan kursi lebih dari satu.