Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo angkat bicara tentang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat lembaga antirasuah itu kepada dirinya.
Jokowi mengatakan dalam Undang-Undang (UU) KPK tidak pernah ada istilah pemberian mandat kepada pihak lain.
Jokowi mengaku kinerja pimpinan KPK sekarang ini terbilang baik dan ia tak pernah meragukan kinerja mereka. Namun, dia mengatakan, memberikan mandat kepada pihak lain dalam bertugas tidak pernah ada dalam UU KPK.
"Dalam UU KPK tidak mengenal kita yang namanya mengembalikan mandat. Gak ada," ujar Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).
Jokowi mengatakan dalam UU KPK memang tidak ada pemberian mandat atau menyerahkan kepada pihak lain. Yang ada hanya mengundurkan diri, meninggal dunia, atau terkena kasus korupsi.
"Tapi yang namanya mengembalikan mandat itu gak ada," kata dia.
Saat ini, menurut Jokowi, pemerintah tengah 'bertarung' memperjuangkan substansi-substani yang ada di dalam revisi UU KPK. Sehingga, Presiden mendorong pimpinan KPK bersikap lebih bijak.
"Jadi perlu saya sampaikan, KPK itu lembaga negara, institusi negara, jadi bijak lah dalam kita bernegara," kata dia.
Perlu diketahui, pimpinan KPK menyerahkan lembaga antirasuah serta tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada presiden. Hal tersebut berlaku sampai presiden secara langsung memberikan perintah kepada KPK, mengenai apa yang harus mereka lakukan.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan sudah saatnya pimpinan beserta pegawai komisi antikorupsi mengetahui isi dari revisi UU KPK. Mereka meminta agar Presiden mengikutsertakan pimpinan KPK dalam pembahasan revisi UU KPK.
"Terkait dengan yang sangat prihatin yaitu perihal RUU KPK, sampai hari ini sebenarnya kami tidak mengetahui draf yang sebenarnya, seperti terkesan sembunyi," ujar Agus.
Sementara, Wakil Ketua KPK Laode juga menegaskan agar presiden memberikan gambaran mengenai draf kepada pimpinan KPK, agar bisa diinformasikan kepada publik. Dia juga mengatakan pimpinan lembaga antikorupsi telah sepakat memberikan tanggung jawab KPK kepada Presiden.
"Agar kami bisa jelaskan kepada publik dan pegawai di KPK. Mulai saat ini kami serahkan tanggung jawab dan melaksanakan tugas KPK kepada Presiden, tapi kami tetap menunggu perintah dari presiden," ujar Laode.