Pemerintah diminta mengganti penerima bansos yang terlibat judi online
571.410 NIK penerima bansos terlibat judi online dengan total deposit Rp957 miliar
PPATK akan kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bansos disalurkan tepat sasaran
Jakarta, IDN Times - Pemerintah diminta untuk menindak tegas masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) yang menggunakan bantuan yang diterima untuk judi online. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid usai mengetahui banyak penerima bansos bermain judol.
"Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga, maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak," kata Hidayat Nur Wahid dilansir ANTARA, Sabtu(12/7/2025).
Hidayat menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan adanya 571.410 (NIK) penerima bansos terlibat dalam judol sepanjang 2024.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Komisi VIII telah bertemu guna membahas hasil temuan PPATK, dan sepakat akan menindak tegas penerima bansos yang tidak memanfaatkan bansos dengan bijak.
"Jadi intinya kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol, tentu artinya bansos ini tidak berguna sehingga perlu ada sanksi yang lebih tegas," kata Hidayat.
Sepanjang 2024, PPATK menemukan deposit judi online mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.
Total deposit ini dilakukan oleh 571.410 NIK penerima bantuan sosial. Untuk menindaklanjuti, PPATK akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Sosial guna memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
Banyaknya rekening penerima bansos yang tercatat tidak melakukan transaksi apapun, kecuali menerima transfer akan dijadikan pedoman untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
Sementara, Hidayat meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap penerima bansos yang secara jelas menyalahgunakan bantuan negara, dengan mengalihkan bansos bagi penerima yang bermain judol.