PKS Ditolak Gelora Gabung Koalisi Prabowo, Mardani: Oposisi Sehat Kok

30 Apr 2024, 11:00 WIB

Anggota Baleg DPR RI Mardani Ali Sera meminta wapres tak boleh mengintervensi pembangunan di daerah otonom yang berada di kawasan Aglomerasi DKJ. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera masih berharap, partainya tetapi mengambil sikap sebagai oposisi di pemerintahan yang akan datang.

Pernyataan itu disampaikan Mardani sekaligus menanggapi Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Mardani, PKS sejak awal memang memiliki visi yang berbeda dengan Partai Gelora untuk pemerintahan baru yang akan datang.

"Proposalnya kita sama Mas Anis (Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta) beda dan visinya beda," ujar Mardani, di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Menurut Mardani, menjadi oposisi sama-sama sehat untuk demokrasi Indonesia. PKS juga akan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran supaya bisa benar-benar bekerja untuk rakyat.

"Kalau saya oposisi sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," ucapnya.

1. Gelora tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo

Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik (sebelah kiri) bersama Ketum Gelora Anis Matta. (Dokumentasi Partai Gelora)

Sebelumnya, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) menolak PKS bergabung ke dalam koalisi partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dan massa ideologisnya.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz.

2. PKS dinilai kerap menyerang Prabowo-Gibran

Prabowo dan Gibran usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024 di KPU pada Rabu (24/4/2024). (IDN Times/Fauzan)

Menurutnya, selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran. Ia juga menyoroti narasi itu terutama untuk menyerang Gibran dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ucap Mahfuz.

Mahfuz mengungkapkan, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satu contohnya ialah mengecap Prabowo sebagai pengkhianat, karena bergabung dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada 2019.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ujarnya.

3. Ideologi PKS disebut berseberangan dengan Jokowi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan istri beri jawaban monohok ke Gelora. (dok. Pribadi/Mardani Ali Sera)

Oleh sebab itu, ideologi PKS dianggap bertolak belakang dengan yang selama ini digaungkan oleh Jokowi dan Prabowo yang mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

"Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," imbuh Mahfuz.

Partai Gelora merupakan salah satu parpol yang tergabung dalam koalisi untuk memenangkan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Adapun, sejumlah petinggi Partai Gelora merupakan bekas kader PKS. Partai itu disebut terbentuk lantaran adanya konflik internal di PKS, sehingga sejumlah kadernya memilih untuk membuat partai baru.