PKS: Tak Ada Konflik Internal di Balik Pergantian Ketua DPRD DKI
- PKS menegaskan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta bukan karena konflik internal, melainkan hasil keputusan matang dari DPP sebagai bagian dari konsolidasi organisasi.
- Pergantian ini disebut sebagai bagian dari penyegaran struktur PKS yang juga terjadi di tingkat pusat dan daerah, termasuk perubahan Presiden Partai serta Ketua Fraksi DPRD DKI.
- Dalam SK DPP PKS, posisi Ketua DPRD DKI diusulkan berganti dari Khoirudin ke Suhud Alynudin untuk sisa masa jabatan 2024–2029, dengan proses administrasi masih berlangsung di Kemendagri.
Jakarta, IDN Times – Pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan bukan karena konflik internal. Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ).
MTZ mengatakan, keputusan mengganti Khoirudin dari posisi Ketua DPRD DKI Jakarta merupakan hasil pertimbangan matang dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.
“Pasti ada pertimbangan. Tentu sudah dipertimbangkan secara matang oleh pimpinan di DPP. Kalau kami di daerah prinsipnya sami’na wa atha’na, kami dengar dan taat,” kata MTZ saat dikonfirmasi.
1. Tidak ada konflik internal
Ia menegaskan, pergantian tersebut bukan dilatarbelakangi persoalan internal di tubuh partai. Menurutnya, langkah ini murni bagian dari konsolidasi organisasi.
“Enggak ada konflik internal. Ini semata-mata untuk konsolidasi saja, untuk kebaikan masyarakat juga,” ujarnya.
2. Penyegaran struktur PKS
MTZ menjelaskan, pergantian ini merupakan rangkaian dari penyegaran struktur di PKS, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sebelumnya, PKS juga telah melakukan pergantian Presiden Partai serta Ketua Fraksi di DPRD DKI Jakarta.,
“Ini rangkaian saja. Kemarin Presiden partai berganti, kemudian ketua fraksi juga berganti, dari Pak Ismail ke saya. Jadi ini bagian dari itu,” jelasnya.
3. PKS mengusulkan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta dari Khoirudin ke Suhud Alynudin
Sebelumnya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta telah mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) DPP PKS Nomor 179/SKEP/DPP-PKS/2026.
Dalam surat tertanggal 13 April 2026 tersebut, PKS mengusulkan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.
PKS juga meminta agar proses pergantian segera ditindaklanjuti hingga terbit Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, MTZ menyebut proses pergantian tersebut masih memerlukan tahapan panjang, mulai dari pelaporan ke Kemendagri, koordinasi dengan gubernur, hingga rapat paripurna di DPRD.
“Prosesnya masih panjang. Harus ke Kemendagri, kemudian kembali ke DPRD, koordinasi dengan gubernur, lalu ada rapat paripurna,” kata dia.
