Polemik SDN Pondok Cina 1, Wali Kota Depok: Jangan Dipolitisasi

Idris menuturkan, Pemerintah Kota Depok berencana membeli lahan untuk membangun SDN yang baru. Pembangunan SDN baru dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan lebih representatif, dibandingkan sekolah yang berada di pinggir jalan yang dinilai membahayakan.

"Jangan saling curiga apalagi dipolitisasi, jangan," tutur Idris.

Terkait merger sekolah antara SDN Pondok Cina 1 dan SDN Pondok Cina 3 serta SDN Pondok Cina 5, sedang dibahas. Pelaksanaan merger sekolah telah memiliki ketentuan dan mekanisme yang sudah diatur dari Kemendikbud Ristek.

"Begitupun dengan sekolah yang menumpang, jadi semua sudah ada aturannya," kata Idris.

SDN baru yang dibangun akan menggunakan nama sesuai kesepakatan bersama. Apabila dilakukan merger antara SDN Pondok Cina 1, SDN Pondok Cina 3, dan SDN Pondok Cina 5, maka akan menggunakan nama sesuai kesepakatan. Apabila tidak merger, maka SDN yang baru akan menggunakan nama SDN Pondok Cina 1.

"Jadi itu yang kita pikirkan," ucap Idris.

Dia memastikan, Pemerintah Kota Depok tidak akan menelantarkan siswa yang menjadi generasi penerus Indonesia emas. Bahkan, kata Idris, Pemerintah Kota Depok akan membangun SMP Negeri 34 yang diperuntukkan bagi siswa di Pondok Cina yang selama ini kesulitan bersekolah di SMP Negeri karena masalah zonasi.

"Pembangunannya kita lakukan pada 2024 dan selesai pada 2025," tegas Idris.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni, mengatakan telah meminta kepada Pemkot Depok melalui surat yang ditandatangani Ketua DPRD Kota Depok, untuk menunda relokasi.

"Kita meminta penundaan relokasi sampai Pemerintah Kota Depok menyediakan pengganti yang sesuai," ujar Supriatni kepada IDN Times, di SDN Pondok Cina 1, Senin (14/11/2022).

Supriatni menuturkan, DPRD Kota Depok tidak melarang jika Pemkot Depok mau membangun masjid raya di Jalan Raya Margonda. Namun, Pemkot Depok diminta tak mengorbankan ratusan anak yang tengah mengenyam pendidikan.

"Komisi D ada di garda terdepan membela hak anak, kami tujuh fraksi di Komisi D bahkan Fraksi PKS itu mendukung," tutur Supriatni.

DPRD Kota Depok meminta Pemkot Depok dapat mengindahkan surat yang diberikan dan segera memberi jawaban. Pihaknya menyayangkan apabila surat tersebut tak diindahkan, artinya instutisi DPRD sudah tak dianggap oleh Pemkot Depok.

"Tapi kita jangan suudzon dulu, semoga surat yang kami layangkan, Wali Kota Depok segera mengambil solusi terbaik," terang Supriatni.