Ada Demo di DPR, Polisi Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas Situasional

Namun demikian, Firman menegaskan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya saat ini hingga besok dalam kondisi aman dan kondusif.

“Termasuk arus lalu lintas secara umum tetap berjalan normal,” ujar dia.

Firman memgimbau agar masyarakat tetap temang dan tak mudah terprovokasi dengan narasi di media sosial.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya,” ujar dia.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membuka posko di depan Gedung DPR RI. Ini dilakukan jelang aksi yang rencananya akan digelar pada 27 Agustus 2026. Rombongan diketahui tiba di Depan Gedung DPR RI pada Jumat (21/8/2026).

Aktivis AMPB, Supriyono alias Botok, mengatakan rombongan dari Pati datang ke Jakarta untuk mendukung gerakan yang sebelumnya diinisiasi masyarakat dari Jakarta dan Bogor. Selain memberi dukungan secara langsung, AMPB juga datang membawa aspirasi dan tuntutan.

Botok mengatakan AMPB membuka posko untuk mengakomodasi masyarakat dari berbagai daerah yang akan datang ke Jakarta. Posko juga dipersiapkan untuk menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi sebelum aksi digelar.

Botok mengatakan AMPB membuka posko untuk mengakomodasi masyarakat dari berbagai daerah yang akan datang ke Jakarta. Posko juga dipersiapkan untuk menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi sebelum aksi digelar.

Menurut Botok, rombongan berangkat dari Pati pada 20 Agustus 2026 pukul 13.00 WIB dan tiba di Gedung DPR RI pada 21 Agustus 2026 kisaran pukul 09.00 WIB.

“Kita datang ke sini untuk membuka posko dulu ya. Posko itu fungsinya untuk mengakomodasi, untuk mengonsolidasi ya teman-teman dari daerah seluruh Indonesia berkumpul di posko untuk mengakomodasi. Selain itu, posko juga menerima donasi ya, seperti air mineral, sembako, dan lain-lain. Karena kita juga membuka dapur umum dan donasi tersebut nanti kita salurkan untuk kegiatan di tanggal 27 Agustus. Jadi dari rakyat kembali untuk rakyat,” kata Botok.

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Aksi tersebut disebut sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.

Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi yang disebut sebagai unjuk rasa damai tersebut.

Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel M.I mengatakan aksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap lembaga legislatif.

“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Ahmad Mixel dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Rabu (26/8/2026).

GERAM juga menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir secara langsung untuk menemui massa dan berdialog mengenai aspirasi yang disampaikan.

Mereka menilai dialog secara langsung diperlukan agar tuntutan masyarakat tidak berhenti pada respons simbolis.

“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” tambah dia.

Ia menambahkan, GERAM akan mempertimbangkan konsolidasi aksi lanjutan jika pimpinan DPR tidak membuka ruang dialog.

Dalam aksinya, GERAM membawa 10 tuntutan, antara lain meminta pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran, penghentian dan evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG), dan perubahan kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat.

Mereka juga menuntut pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas, penurunan harga kebutuhan pokok, dan kenaikan upah buruh.

Tuntutan lainnya mencakup penetapan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional, pemenuhan hak pekerja rumah tangga, demiliterisasi dan penghentian pembangunan batalyon, penghentian kriminalisasi aktivis serta pembebasan tahanan politik, hingga penyitaan aset hasil korupsi untuk dialokasikan bagi kebutuhan publik.

GERAM menyebut aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.