Polisi dan Mendagri Diminta Turun Tangan soal Kerumunan oleh Elite NTT
Jakarta, IDN Times - Pertemuan yang digelar Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pemerintah daerah se-NTT yang memicu terjadinya kerumunan di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, pada Jumat 27 Agustus lalu, menjadi sorotan banyak pihak.
Sosiolog Universitas Nusa Cendana (Uncen) Kupang Lasarus Jehamat meminta aparat kepolisian memeriksa Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, terkait kerumunan warga di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di NTT.
"Kepolisian di NTT harus melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur NTT maupun panitia penyelenggara kegiatan itu, karena kegiatan yang diikuti banyak peserta itu diduga sudah melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19," kata Lasarus Jehamat di Kupang, dikutip dari ANTARA, Minggu (29/8/2021).
1. Elite telah memberi contoh salah dalam penerapan PPKM
Kerumunan itu terjadi saat acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTT, di Desa Otan, tepatnya di pantai wisata Otan, Kecamatan Semau.
Menurut Lasarus, para pejabat seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana menaati protokol kesehatan dalam masa pandemik COVID-19.
"Tidak heran apabila muncul pembangkangan sosial oleh masyarakat apabila ada kegiatan serupa dalam masa pandemi ini dilakukan masyarakat, karena para elite telah memberikan contoh yang salah dalam menerapkan aturan prokes di tengah pemberlakuan PPKM," ujarnya.