Politikus PAN Sebut Anies Sudah Tahu dari Dulu Pilkada Digelar 2024

Politikus PAN ini mengatakan, sejumlah kepala daerah termasuk Anies, akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Bila ada kepala daerah yang belum dua periode dan ingin mencalonkan lagi, harus menunggu sampai 2024.

Guspardi memaparkan, Undang-Undang (UU) tentang Pilkada sudah menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah akan digelar kembali pada 2024. Anies dan kepala daerah yang maju di Pilkada 2017 dan 2018, sambungnya, sudah mengetahui UU itu.

"Kita hanya mengikuti peraturan yang berlaku yang diatur Undang-Undang Nomor 10 (Tahun) 2016 (tentang Pilkada) itu. Jadi gak ada pretensi, tidak ada niat, tidak ada pula keinginan dari kawan-kawan Komisi II untuk menjegal siapa pun untuk maju sebagai kepala daerah ataupun gubernur," ucap Guspardi.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut dirinya batal melakukan kampanye pemilihan gubernur (pilgub) karena pilkada diundur dari 2022 ke 2024. Terkait omongan Anies inni, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Luqman Hakim, menyebut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu tak tahu UU Pilkada.

"Jika benar Anies Baswedan bilang pilkada diundur dari 2022 ke 2024, berarti Anies tidak tahu ada UU Nomor 10 Tahun 2016," ujar Luqman Hakim saat dimintai tanggapan, Senin (11/10/2021).

"Mungkin Anies lupa, bahwa Pilkada DKI 2017 yang mengantarnya ke kursi Gubernur DKI, dilaksanakan berdasarkan UU ini," imbuhnya.

Luqman menjelaskan, penyelenggaraan Pilkada 2024 telah diatur pada Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, UU tersebut sudah ada sebelum Anies menjadi Gubernur DKI.

Adapun isi dari Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah:

Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Menurutnya, seorang gubernur tak pantas melempar isu ke masyarakat yang bersifat
insinuatif dan mengada-ada dengan membangun kesan seolah-olah ada pihak yang ingin menjegalnya dalam Pilkada DKI dengan memundurkan jadwal dari 2022 ke 2024.

Luqman Hakim pun menegaskan, DPR RI belum pernah melakukan revisi UU Pilkada.

"Tidak ada satupun ketentuan yang menyebutkan tahun 2022 akan dilaksanakan pilkada di DKI. Jadi, saran saya, sebaiknya sebelum melempar pernyataan mengenai pilkada ke publik, baca UU terlebih dahulu," sindir Luqman Hakim.

Untuk diketahui, dalam acara Workshop Nasional DPP PAN yang disiarkan di akun You Tube PAN TV, Anies mengatakan, ia ingin bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta andai pilkada tak mundur ke 2024. Bahkan, ia telah menyiapkan sejumlah hal pada tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk kembali maju di periode berikutnya.

"Ternyata enggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan. Enggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye, tetapi karena enggak ada pilkada ya sudah kita terusin saja kerja sampai akhir," ungkap Anies.