Polri Ancam Copot Pejabat yang Tak Maksimal Atasi Kebakaran Hutan

07 Agu 2019, 19:30 WIB

Doc. BNPB

Jakarta, IDN Times - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya bakal menindak tegas jajarannya yang tak maksimal dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal ini, kata Dedi, sebagai bentuk komitmen Polri dalam melaksanakan perintah Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Menurut Dedi, ada 8 kepolisian daerah (polda) yang menjadi fokus karhutla.

"Apabila 8 polda tersebut polresnya tidak melaksanakan mitigasi maksimal, maka kapolda akan mengambil tindakan tegas kepada kasatwil (kepala satuan wilayah) yang terbukti melakukan pembiaran dan tidak memitigasi secara maksimal," kata Dedi di Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

1. Polri klaim karhutla alami penurunan signifikan

IDN Times/Axel Jo Harianja

Dedi menjelaskan, tindakan tegas itu bisa berupa mencopot jabatan jajarannya. Pihaknya juga bakal memberikan tindakan tegas lainnya, jika memang ada unsur pelanggaran disiplin yang lain.

Selain itu, Dedi mengaku, dia telah melihat langsung Posko Satuan Tugas (Satgas) Karhutla di Bareskrim Mabes Polri. Ia mengklaim, kebakaran hutan maupun lahan tersebut, telah mengalami penurunan yang signifikan.

"Dari awalnya sekitar puluhan (karhutla), kemarin (tinggal) 12 titik. Sebagian besar di Kalimantan, Sumatera, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur," jelasnya.

2. Polisi telah mengamankan 10 orang pelaku pembakaran hutan dan lahan

Dok.IDN Times/Istimewa

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan, polisi telah mengamankan 10 orang pelaku pembakaran hutan dan lahan. Mereka juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sepuluh orang itu lebih banyak kepada individu (bukan dari perusahaan). Dari wilayah Sumatera di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi," ungkapnya.

3. Jokowi perintahkan Panglima TNI-Kapolri copot anak buah yang tak becus awasi karhutla

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Presiden Jokowi sebelumnya mengingatkan kepada Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, agar anak buahnya terus melakukan pengawasan guna mencegah karhutla.

Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri agar mencopot anak buahnya jika tak becus mengawasi masalah kebakaran hutan dan lahan, yang pada tahun ini mengalami peningkatan dari 2018.

"Saya ingatkan kepada pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, tiga atau empat hari yang lalu kepada Kapolri, copot kalau gak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Pengendalian Hutan dan Lahan Tahun 2019, Istana, Jakarta, Selasa (6/8).

Jokowi mengatakan, untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan, yang paling penting adalah melakukan pencegahan. Jangan sampai api sudah membesar, lalu bingung memadamkannya.

Jokowi juga memerintahkan gubernur, panglima kodam (pangdam), dan kapolda untuk bekerja sama mencegah kebakaran hutan dan lahan.

"Dibantu dengan pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BRG, usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak. Api sekecil apa pun segera padamkan. Kerugian gede sekali kalau kita itung," ujar Jokowi.

4. Jokowi sebut karhutla tahun 2019 alami peningkatan

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jokowi mengingatkan kembali bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015. Saat itu, kerugian mencapai Rp221 triliun dengan lahan yang terbakar sekitar 2,6 juta hektare.

Jokowi pun wanti-wanti agar kejadian itu jangan sampai terulang kembali. Kebakaran hutan dan lahan sempat menurun pada 2018, sehingga harus mengalami peningkatan pada 2019.

"Dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81 persen, kalau dibandingkan dengan 2015. Tetapi, kalau dibandingkan dengan 2018, tahun ini naik lagi. Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit, tetapi harus tekan, turun," ujar dia.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan pemerintah daerah turut membantu mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan, agar kerugiannya tidak besar.