Polri Bantah Minta Pemblokiran 92 Rekening FPI ke PPATK
Jakarta, IDN Times - Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi memastikan, Polri tidak pernah meminta 92 rekening Front Pembela Islam dibekukan.
Sebab, dari laporan hasil analisa (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ia menegaskan belum ada dugaan kejahatan asal atau predicate crime terkait rekening itu.
“Penyidik Bareskrim tidak pernah meminta pemblokiran atau pembekuan rekening tersebut kepada PPATK,” kata Brigjen Andi saat dihubungi, Kamis (25/3/2021).
1. PPATK sebut kewenangan pemblokiran rekening FPI ada di Polri
Sebelumnya, Kepala PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan, PPATK melakukan analisis transaksi keuangan berdasarkan UU nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Dia mengatakan berdasarkan kedua UU tersebut memberikan kewenangan kepada PPATK untuk penangguhan transaksi maksimal 20 hari sehingga saat ini seluruh proses sudah berpindah ke pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut apakah mengandung tindak pidana atau tidak.
"Jadi semenjak itu kami tidak lagi memberikan informasi apapun bahkan permintaan sangat banyak mengenai status rekening seperti apa," kata dia dikutip ANTARA.