Jakarta, IDN Times - Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono, membantah mutasi Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel) Irjen Pol. Eko Indra Heri buntut dari sumbangan fiktif Rp2 triliun keluarga Akidi Tio.
“Mutasi di lingkungan Polri, sesuatu yang lumrah terjadi. Mutasi adalah kebutuhan dalam organisasi,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan (26/8/2021).
Rusdi menjelaskan, mutasi adalah hal biasa yang terjadi di internal Polri dalam rangka pembinaan karir. Ia juga sebut, jabatan Irjen Pol Eko Heri nantinya tak kalah penting dengan jabatannya sebagai Kapolda.
“Ini menjadi bagian pembinaan karir yang bersangkutan karena Kapolda Sumsel pak Eko dapat jabatan koordinator staf ahli dan itu jabatan penting di Mabes Polri,” ujar Rusdi.
Keputusan Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit memutasi Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri, tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1701/VIII/KEP2021 yang ditandatangani oleh AS SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada.
Eko dimutasi dari jabatannya menjadi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jabatan Kapolda Sumsel selanjutnya diisi oleh Irjen Tomi Harmanto yang merupakan mantan Kapolda Sumbar. Posisi Tomi kemudian digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa Putra.
Eko menjabat sebagai Kapolda Sumsel sejak 1 Mei 2020 lalu. Saat itu, jenderal bintang dua ini dimutasi dari jabatannya sebagai Asisten Sumber Daya Masyarakat Kapolri di era Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Jelang masa mutasi, Eko Indra Heri sempat viral setelah menerima prank uang hibah sebesar Rp2 triliun. Eko dijanjikan mendapat uang dana bantuan COVID-19 dari keluarga mendiang Akidi Tio. Namun, hingga waktu yang ditunggu, uang tersebut tidak pernah ada.
Eko Indra Heri pun angkat bicara soal mutasinya. Ia hanya ucap syukur dan mengaku akan terus semangat untuk ditempatkan di mana saja dan berkomitmen terus berbuat baik.
"Alhamdulillah tetap semangat dan terus berbuat baik," kata Eko kepada IDN Times Sumsel.