Polri Bantah Tudingan Anggota DPR soal Tangkap Jaringan Sabu 100 Kilo
Jakarta, IDN Times - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membantah tudingan Wakil Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni tentang adanya permainan yang dilakukan Polri terkait aksi penangkapan jaringan sabu sebanyak 100 kilogram di wilayah Jawa Timur (Jatim).
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa, memastikan, tidak ada aksi pengungkapan sabu yang dimaksud politisi NasDem itu.
“Infonya dari Direktur Resnarkoba Jatim, yang melakukan penangkapan dari BNN,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (23/8/2023).
1. Polda Jatim pastikan kasus pengungkapan 100 kilogram sabu sudah dirilis Mei 2023
Senada dengan Mukti, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, mengatakan, kasus pengungkapan 100 kilogram sabu tersebut telah ditangani oleh BNN dan sudah dipublikasikan pada bulan Mei 2023.
“Polda Jatim telah melakukan cross check tentang info tersebut dan didapatkan bahwa kasus ini merupakan pengungkapan dari BNN dan sudah dirilis pada bulan Mei,” jelasnya.
2. Sahroni mempertanyakan kasus pengungkapan peredaran 100 kilogram sabu
Sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya, Sahroni mempertanyakan kasus pengungkapan dugaan peredaran 100 kilogram narkoba jenis sabu di Jawa Timur yang tidak terpublikasi.
“Ini berita kalau sampai bener, tapi gak dibuka secara transparan sih bener-bener diduga ada permainan nih, @listyosigitprabowo Pak Kapolri mohon perhatian khusus tentang ini Pak,” ujarnya dalam akun @ahmadsahroni88.
3. Sahroni meminta atensi Presiden Jokowi dan Mahfud MD
Dalam unggahan tersebut, ia turut meminta Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Menko Polhukam, Mahfud MD memberikan atensi terhadap kasus tersebut.
Ia menduga, informasi penangkapan narkoba 100 kilogram itu benar dan tidak terekspos sehingga ada pihak-pihak yang bermain di kasus tersebut.
“@jokowi Pak Presiden, dwilling time di Jawa Timur terhambat Pak Presiden. @mahfudmd Pak Menko izin, ini ada dugaan permainan penangkapan narkoba yang gak terekspos di Jawa Timur. Mohon perhatian Bapak Menko,” ujarnya.