Jakarta, IDN Times - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah akan menambah Kepolisian Resor (Polres) di wilayah Papua. Hal ini terkait usulan pemerintah yang tengah mempertimbangkan pemekaran Papua untuk mempercepat pembangunan di sana.
"Narasi yang tepat, bahwa Polri akan menyesuaikan pemekaran tersebut," katanya di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/11).
Iqbal menerangkan, Korps Bhayangkara memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Salah satunya, melakukan pelayanan di setiap wilayah, termasuk adanya kabupaten ataupun kota baru.
"Itu kan panjang prosesnya harus dikaji dulu berapa jumlah penduduk tersebut, berapa jumlah polisi di sana. Belum lagi sarana dan prasarananya. Liat dulu karakteristik daerahnya, disesuaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, Mabes Polri telah menyetujui pembentukan lima polres di Papua. Lima kabupaten yang akan segera memiliki polres yaitu Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, Deiyai, dan Kabupaten Yalimo.
"Keputusan tentang pembentukan polres sudah ada kemungkinan akan dipersiapkan dalam waktu dekat," kata Waterpauw di Jayapura, Sabtu (9/11) lalu seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya, pembentukan polres itu usulan dari Polda Papua dengan berbagai pertimbangan keamanan. Tak hanya itu, Polda Papua juga mengusulkan peningkatan status polres guna menyejajarkan dengan TNI AD. Akan tetapi, yang diterima dan ditingkatkan statusnya adalah Polres Jayapura Kota.
Pemerintah tengah mempertimbangkan pemekaran Papua untuk mempercepat pembangunan di sana. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai melaksanakan Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (31/10).
"Kemarin waktu kunjungan ke Papua, kita melihat aspirasi masyarakat di situ, dan juga untuk mempercepat pembangunan di sana sekaligus menjaga situasi keamanan. Di antaranya yang didiskusikan aspirasi dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan ada Papua Pegunungan Tengah," kata Mendagri lewat keterangan persnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini, arah pembicaraan pemekaran yang telah mendapatkan persetujuan gubernur adalah wilayah Papua Selatan yang meliputi beberapa wilayah.
"Di Papua itu ada tujuh suku besar. Nah yang sudah bulat itu. Artinya di Papua Selatan sendiri meminta, dan Pak Gubernur juga menyetujui. Dalam pembicaraan kemarin itu, Papua Selatan meliputi Merauke, Asmat, Mapi, Boven Digul, ini Karena salah satu syarat pemekaran minimal ada lima kabupaten/kota jadi dikembangkan kota Merauke," jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan, pemekaran tersebut masih dalam proses kajian yang akan dilakukan lebih dalam dan secara bertahap, serta dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
"Nah ini yang kita lihat satu suara itu di Papua Selatan, sementara Papua Pegunungan Tengah silakan didiskusikan dulu aspirasi dari bawah. Kalau sudah cocok mungkin disepakati, kalau tidak cocok mungkin nanti dulu kita lakukan bertahap," terangnya.
Hingga saat ini, moratorium pemekaran masih dilakukan pemerintah atas sejumlah pertimbangan. Namun, khusus wilayah Papua, pemerintah tengah mengaji pengecualian atas moratorium pemekaran. Hal itu demi untuk pemerataan pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan.