Polri: Jangan Tertipu Gaji Fantastis di Luar Negeri, Risiko Disandera

11 Okt 2024, 16:05 WIB

Konferensi pers penangkapan buronan interpol asal RRT di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kemenkumham, Jakarta (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti memperingatkan masyarakat terhadap tawaran kerja palsu dengan gaji fantastis di luar negeri, khususnya di Asia Tenggara.
Tawaran gaji besar di negara seperti Myanmar, Thailand, Laos, dan Kamboja dapat berujung pada penyanderaan dan eksploitasi terhadap pekerja.
Maraknya penipuan online dan modus penipuan di Asia Tenggara selama pandemi COVID-19 menyebabkan banyak warga Indonesia terjebak dalam sindikat penipuan tersebut.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis di luar negeri. Peringatan ini untuk merespons maraknya kasus penipuan dengan modus tawaran kerja palsu, terutama di wilayah Myanmar, Laos, Kamboja, dan Thailand.

Lowongan kerja palsu di sejumlah negara Asia Tenggara tersebut kerap berujung penyanderaan dan eksploitasi.

“Saya ingin menyampaikan tidak pernah ada tawaran kerja di Myanmar, Thailand dengan gaji Rp150 juta per bulan kalau itu bukan pasti pekerjaan-pekerjaan yang akan berakibat menjadi anda disandera,” kata dia dikutip Jumat (11/10/2024).

1. Iming-iming gaji namun ternyata negara itu berisiko

Satuan Tindak Pidana Tertentu (Satipiter) Polresta Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) menangkap seorang pria berinisial RAC (22) yang diduga terlibat perdagangan orang, Jumat (27/9/2024). (IDN Times/Hilmansyah)

Dia menjelaskan, masyarakat yang seharusnya sadar akan kondisi politik Myanmar yang tidak stabil, tetap mengambil risiko karena iming-iming gaji besar. Dia mengingatkan agar tawaran gaji besar agar dipahami dengan logika.

“Tapi kami ingatkan kepada seluruh warga masyarakat kalo anda ditawari gaji besar bekerja diluar, berarti ada punya niat karena itu adalah pekerjaan tidak halal. Logikanya kalau anda tidak memiliki kemampuan kerja di luar maksimal kerja di luar itu 7 juta-10 juta kalo untuk wilayah Asia, tapi kalau gaji Rp150 juta per bulan itu tidak masuk akal,” katanya.

2. Pemerintah telah beberapa kali lakukan operasi penyelamatan

Konferensi pers penangkapan buronan interpol asal RRT di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kemenkumham, Jakarta (IDN Times/Lia Hutasoit)

Sejak COVID-19, menurutnya marak scamming online dan berbagai modus penupuan merebak di wilayah seperti Myanmar, Laos dan Kamboja. Targetnya adalah mencari pekerja dari satu negara, yang kemudian menjadi operator untuk melancarkan penipuan. Target utamanya, warga negara Malaysia atau Indonesia.

"Myanmar merupakan suatu negara yang pemerintahannya tidak stabil. Ada satu wilayah yang wilayahnya dikuasai oleh junta pemerintah ada banyak wilayah juga yang tidak di kuasai oleh pemerintah, namun dikuasai oleh pemberontak. Nah, mereka mengambil resiko itu bekerja di luar dengan iming-iming gaji," kata dia.

Krishna Murti juga menjelaskan, pemerintah telah beberapa kali melakukan operasi penyelamatan di Myanmar dan Manila, untuk membebaskan warga Indonesia yang terjebak dalam sindikat penipuan tersebut.

3. Warga Indonesia operator judi online

Dok.pribadi

Krishna juga menyoroti bahwa sebagian besar operator judi online di Indonesia menggunakan server yang berada di kawasan Indochina. Menurutnya, banyak dari operator tersebut adalah warga Indonesia yang berangkat ke luar negeri melalui modus penipuan serupa.

“Kalo dikatakan korban, dia tau sebenernya yaa akhirnya merepotkan kita semua, tapi oke kami punya kewajiban untuk upaya membebaskan, dan jangan mengatakan bahwa pemerintah, termasuk kemenlu dan polri tidak melakukan, kami sudah melakukan, sudah membebaskan banyak,” katanya.

Salah satu kasus yang mencuat adalah Robiin, mantan anggota DPRD Indramayu periode 2014-2019 yang berniat mengadu nasib ke negara di Asia Tenggara. Mantan legislatif dari Nasdem itu justru diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dugaan tersebut muncul setelah Robiin mengirim pesan singkat lewat aplikasi percakapan WhatsApp kepada sesama mantan anggota DPRD Indramayu Syaefudin. Robiin diduga kuat menjadi korban TPPO di perbatasan Myanmar dan Thailand.