Polri: Keluar Masuk Jakarta Tak Punya SIKM Langsung Diputar Balik

28 Mei 2020, 05:15 WIB

Ilustrasi mudik (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Jakarta, IDN Times - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol. Ahmad Ramadhan menegaskan, mereka yang akan masuk atau keluar Jakarta harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Jika tidak ada, mereka langsung diputar balik.

"Jika dalam satu mobil dengan penumpang lebih dari satu orang dan yang membawa SIKM hanya satu orang, maka pilihannya adalah si pembawa SIKM boleh turun tapi yang lainnya harus putar balik, atau semuanya putar balik," kata Ahmad di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/5).

1. Jika memaksa tetap masuk Jakarta, harus menjalani karantina

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol. Ahmad Ramadhan (Dok. Humas Polri)

Ahmad mengatakan, jika ada yang tetap memaksa masuk Jakarta tanpa SKIM, mereka harus menjalani karantina.

"Selama 14 hari di tempat yang sudah ditetapkan Gugus Tugas COVID-19 DKI Jakarta," jelasnya.

2. Palsukan SIKM bisa dipenjara 12 tahun

Ilustrasi penjara. IDN Times/Mia Amalia

Pemprov DKI Jakarta mengancam masyarakat yang terbukti memalsukan SIKM Jakarta dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda senilai Rp12 miliar.

Hal tersebut tertulis dalam situs corona.jakarta.go.id.

"Pemalsuan surat atau manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE No 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar," demikian informasi yang dikutip IDN Times pada Selasa (26/5).

3. Hanya 11 sektor usaha yang bisa mendapatkan SIKM

Cara mendapat surat izin keluar masuk (Dok. Humas DPMPTSP DKI Jakarta)

Dalam Pergub 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dijelaskan bahwa SIKM dapat diperoleh melalui laman resmi corona.jakarta.go.id atau bit.ly/SIKMJABODETABEK.

Masyarakat yang diizinkan untuk keluar-masuk wilayah DKI Jakarta hanya meliputi 11 sektor pekerjaan yakni bidang kesehatan, keuangan, logistik, industri strategis, bahan pangan, energi, perhotelan, konstruksi, komunikasi dan teknologi informatika, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.

Selain SIKM, syarat lain yang harus dimiliki bagi setiap warga yang hendak masuk ibu kota adalah surat keterangan sehat dan dibuktikan dengan hasil tes cepat dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR), bagi mereka yang melalui perjalanan transportasi udara.

4. Ini alasan pemohon SIKM ditolak

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra (Dok. Humas DPMPTSP)

Sejak dibuka pertama kali pada Jumat (22/5) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyetujui 1.213 dari total 6.347 permohonan SIKM. Terdapat 661 pemohon yang masih menunggu validasi dan 179 pemohon sedang diproses administrasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan bahwa mayoritas permohonan izin ditolak. Permohonan ditolak karena Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan proses verifikasi dalam Penelitian Administrasi dan Penelitian Teknis Perizinan

"67,5 persen dari total permohonan SIKM, kami tolak atau tidak disetujui, pada umumnya karena tidak memenuhi ketentuan substansial," jelasnya.

Benni mencontohkan banyak pemohon ber-KTP Jabodetabek dan melakukan aktivitas bepergian sesuai dengan 11 sektor yang diizinkan dan aktivitasnya tersebut berada di wilayah Jabodetabek.

Pihaknya juga tak jarang menerima permohonan, di mana pemohon berencana pergi ke daerah luar Jabodetabek untuk melakukan halalbihalal bersilaturahmi dengan sanak famili dan reuni dengan teman Sekolah.

"Jelas kedua jenis permohonan tersebut kami tolak," ujar Benni.