Polri Periksa 25 Orang Terkait Pembobolan ATM Bank DKI Jakarta

Kepada media, Yusri membeberkan modus yang digunakan oleh terduga pelaku untuk membobol ATM Bank DKI Jakarta yakni mengambil uang secara bergantian dengan nominal yang acak. Namun, anehnya walau uang sudah ditarik dari ATM atau anjungan tunai bersama, data pencatatan di sistem saldo di rekening tersebut hanya terpotong Rp4 ribu. 

Padahal, duit yang diambil jumlahnya lebih besar dari Rp4 ribu. Inilah yang kini diselidiki oleh Polri. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi. 

Yusri menjelaskan aksi pembobolan ATM itu terjadi pada periode April hingga Oktober 2019 lalu. Polri masih memeriksa apakah ada peran serta Bank DKI Jakarta dalam aksi pembobolan ATM tersebut. 

"Kalau mengambil itu karena dia merasa cuma terpotong Rp4 ribu. Dia ulangi berapa kali kemudian disampaikan ke teman-temannya. Teman-temannya yang lain jumlahnya hampir sekitar 41 orang," beber Yusri.

Yusri menjelaskan untuk mengetahui apakah ada masalah dalam sistem Bank DKI Jakarta, penyidik sudah memeriksa beberapa pegawai bank pemerintah itu. Pihak Bank DKI, kata Yusri, juga sudah memastikan sistem mereka telah diamankan agar tidak ada lagi aksi pembobolan serupa. 

"Mereka masih memverifikasi kira-kira kesalahan apa yang terjadi dalam sistem ini," kata dia. 

Akibat insiden itu, Satpol PP DKI Jakarta sudah memecat 12 oknum pegawainya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi wartawan pada Kamis (21/11).

"SK (Surat Keputusan) pemberhentian atau pemecatannya sudah kami keluarkan sejak Rabu (20/11) kemarin,” ujar Chaidir.

Berdasarkan aturan Pasal 87 ayat 4 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PNS diberhentikan tidak hormat bila dipenjara berdasarkan keputusan pengadilan. Namun, selama masih proses pemeriksaan, PNS itu hanya diberhentikan sementara dari jabatannya dan hanya mendapatkan gaji sebesar 65 persen pendapatan.

“Berdasarkan BAP dari Satpol PP yang kami terima, bahwa pelanggaran yang mereka lakukan itu (tergolong) kategori berat, sehingga pemerintah melakukan pemecatan,” tutur dia lagi. 

Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menonaktifkan belasan anggotanya yang diduga terlibat pembobolan Bank DKI. Penonaktifan dilakukan hingga penyelidikan di Polda Metro Jaya tuntas diperiksa.

Arifin membantah kasus ini dikategorikan dalam kasus pencucian uang. Sebab, hal ini sudah berlangsung lama dan mereka tak mengambil uang dalam jumlah besar dalam satu kali transaksi.

"Sekali lagi saya luruskan tidak ada itu pencucian uang dan korupsi ya. Tetapi mereka ambil uang tapi saldo tidak berkurang," kata Arifin.